Kantor Dinas Pendidikan Kota Probolinggo. [wiwit agus pribadi]
Probolinggo, Bhirawa
Kepala Disdikbud Kota Probolinggo, Moch Maskur, Minggu (1/11) di sela – sela Gaul Wis (Gerakan Aksi Bersih – bersih Wisata) mengatakan, hingga kini ada 541 Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT – PTT) di lingkungan Pemkot. Terdiri dari 260 GTT, 274 PTT, dan tujuh pegawai kontrak.
Maskur mengaku sejauh ini masih menunggu instruksi mengenai sejumlah persyaratannya. Namun, ia memastikan siap memberikan data jika diperlukan untuk tambahan gaji atau subsidi gaji bagi GTT – PTT di lingkungannya. Untuk pengajuannya masih menunggu petunjuk lanjutan. Yang jelas kami siap memberikan data yang melayani.
Informasinya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah akan menyusun sisa anggaran gaji dalam program Bantuan Subsidi Upah untuk guru honorer. Baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag).
Karena banyak permintaan guru honorer di Kemendikbud atau Kemenag yang berharap dapat menerima upah, maka yang dapat menerima program yang sama melalui kementerian terkait. Awalnya, anggaran yang dialokasikan untuk menerima bantuan upah untuk 15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp37,74 triliun.
Namun, berdasarkan data yang sudah divalidasi BPJS Ketenagakerjaan, hingga 30 September 2020, hanya ada 12,4 juta pekerja yang layak mendapatkannya. Karenanya, terdapat selisih anggaran, tuturnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo tengah menyiapkan data 541 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap PTT itu untuk diajukan sebagai penerima subsidi gaji dari pemerintah pusat, pada Jumat (30/10). Dari 541 data yang berhasil dikumpulkan Disdikbud terdiri dari 260 GTT, 274 PTT, dan tujuh pegawai kontrak yang tersebar di lingkungan Pemerintah Kota Pobolinggo. Maskur menegaskan, pihaknya siap mengajukan data itu.
“Yang jelas kami siap memberikan data yang diminta. Untuk pengajuannya, kami masih menunggu petunjuk lanjutan,” ujarnya.
Penyiapan data itu dilakukan setelah Menaker menyatakan, akan mengusulkan sisa anggaran subsidi gaji dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk guru honorer. Baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag).
Rencana itu ditujukan untuk mengakomodir permintaan guru honorer di Kemendikbud maupun Kemenag. Harapannya, Program Menaker itu bermanfaat bagi penerima subsidi upah, layaknya penerima BSU lainnya, dengan direkomendasi melalui kementerian terkait.
Awalnya, anggaran yang dialokasikan untuk penerima bantuan subsidi upah adalah sebanyak 15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp37,74 triliun. Namun, berdasarkan data yang sudah divalidasi BPJS Ketenagakerjaan, hingga 30 September 2020, hanya ada 12,4 juta pekerja yang layak mendapatkannya. Karenanya, terdapat selisih anggaran.
Sejauh ini, pihak Disdikbud masih menunggu instruksi lanjutan mengenai sejumlah persyaratannya. Begitu ada petunjuk dan teknis (juknis), dinas sudah siap memberikan data jika diperlukan. ”Sehingga cepat diproses untuk tambahan gaji atau subsidi gaji bagi GTT-PTT di lingkungannya,” tambah Maskur. [wap]
