Adminduk Jember Karut Marut, DPRD Jatim Turun Tangan

Jember, Bhirawa
Polemik pelayanan Administrasi Kepensudukan (Adminduk) di Jember belum ada solusi. Terbukti,  pihak eksekutif  tiga kali mangkir saat diundang oleh DPRD Jember untuk membahas persoalan Adminduk yang selama ini ditandatangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jember.
Bahkan karut marutnya Adminduk di Jember ini mendapat sorotan dari Komisi A DPRD Jtim. Mereka berencana mengundang DPRD Jember dan perangkatnya untuk melakukan pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan di Jember.
“Banyak persoalan di Jember yang masuk ke propinsi. Dimana yang terakhir terkait dengan masalah adminduk di Jember. Pihaknya pun akan segera melakukan rapat komisi terkait dengan permasalahan yang terjadi di Jember,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Miftahul Ulum, SAg, MAg, Minggu (20/8).
Legislator PKB ini mengatakan Komisi A DPRD Jatim ingin mempercepat jadwal pertemuan tersebut, karena agenda yang dibahas cukup serius. Sehingga setelah agenda DPRD Provinsi Jatim rampung akan segera melakukan follow up terkait permasalah yang terjadi di Jember. “Mungkin paling lambat akhir Agustus lah ya. Secepatnya diagendakan, kami akan cari waktu,” jelas pria yang juga Ketua DPC PKB Jember ini.
Ulum menambahkan, pihaknya banyak menerima laporan dan keluhan soal kondisi pemerintahan di Kabupaten Jember. Di antaranya banyaknya pimpinan organisasi perangkat daerah yang mengundurkan diri. “Banyak laporan dari warga. Yang paling baru adalah persoalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” jelas Ulum.
Namun, sebagai iktikad baik pihaknya ingin mendengarkan secara langsung yang sebenarnya terjadi di Jember. Komisi A DPRD Jatim memang tidak ingin hanya dari laporan yang masuk tetapi juga ingin mendengarkan langsung dari pemangku kepentingan di Jember sehingga lebih pas untuk mengetahui apa yang terjadi.
Cak Ulum tidak memberikan jawaban detail teknis untuk tindak lanjut pembahasan ini. Namun, pihaknya ingin ikut membantu berbagai permasalahan yang terjadi di Jember. “Nanti akan muncul rekomendasi resmi dari Komisi A DPRD Jatim,” tegasnya.
Selain itu, Cak Ulum berharap pemprov sudah bisa melaksanakan kewenangannya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Terutama jika ada daerah yang tidak melaksanakan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. “Gubernur sebenarnya sekarang bisa memberi sanksi kepada kepala daerah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran,” harapnya.
Sementara, Bupati Jember dr. Faida MMR menilai undangan DPRD Jember untuk membahas persoalan polemik di administrasi kependudukan (adminduk) Jember tidak tepat. Sebab bupati sudah berkomitmen dengan Ketua DPRD Jember untuk terlebih dahulu membahas P-APBD 2017 dan APBD 2018.
“Memang tidak tepat manggilnya, karena kita sudah komitmen dengan Ketua DPRD, dalam 10 hari ini kita akan menyelesaikan P-APBD dan APBD 2018. Jadi komitmen itu sudah dibuat dengan Ketua DPRD. Jadi undangan-undangan itu tidak tepat diberikan pada saat itu,” ujar Bupati Faida saat bersama Menteri Perhubungan di Bandara Notohadinegoro, Minggu (20/8).
Menurutnya, pembahasan mengenai P-APBD 2017 dan APBD 2018 adalah prioritas yang penting untuk terlebih dahulu dibahas, dibandingkan dengan persoalan di Dispendukcapil Kabupaten Jember. “Kita ada yang lebih prioritas, karena kalau itu tertunda, maka masyarakat akan dirugikan,” ujarnya.
Lebih jauh Faida menjelaskan, dalam beberapa minggu ke depan, pihaknya akan lebih fokus untuk membahas persoalan-persoalan krusial dengan sejumlah pejabat dari kementerian pusat, terkait pengembangan potensi di Kabupaten Jember.
“Setelah minggu ini, kita akan melanjutkan undangan untuk rapat dengan empat kementerian, untuk urusan ini. Kita ketahui bersama, bahwa agenda ini adalah agenda perjuangan Jember. Minggu ini adalah minggu-minggu yang menentukan masa depan Jember. Jadi itu prioritas,” tegasnya.
Terkait nantinya akan ada rencana komunikasi lebih lanjut antara DPRD Provinsi Jatim dengan DPRD Jember, yang membahas tentang permasalahan pemerintahan di Kabupaten Jember. “Tidak ada rencana apa-apa itu, kalau kunjungan ya kita terima. Artinya, bagi saya sekarang, bukan satu masalah,” ucapnya. [efi]