Foto: ilustrasi
Sidoarjo, Bhirawa
Meski tahun 2014 segera berakhir tapi menurut data di Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab Sidoarjo, masih ada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum juga menyetorkan laporan tentang pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari PNS di lingkungan kerjanya.
Kepala Bidan Penagihan DPPKA Sidoarjo, Megalatri Paripurna, mengaku tak habis pikir dengan kurang maksimalnya komitmen SKPD untuk menggerakkan staf PNS nya membayar PBB yang sudah menjadi kewajibannya itu. ”Padahal kita juga telah mengadakan bulan panutan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB ) untuk PNS Sidoarjo, yang telah dibuka Bupati pada 26 Agustus lalu,” kata Mega, Senin (22/12) kemarin.
Selain itu, juga telah dikirimkan surat surat himbauan sebanyak 2 kali ke SPKD. Pertama Bulan Februari dan kedua Bulan Juni 2014, agar segera melunasi pembayaran kewajiabannya itu. Sesuai ketentuan, kata Mega, bagi wajib pajak dengan ketetapan diatas Rp500 ribu keatas, baik itu perorangan maupun perusahaan, jatuh tempo pembayarannya pada Bulan Agustus 2014. Sedangkan bagi wajib pajak dengan ketetapan dibawah Rp500 ribu, jatuh tempo pembayarannya pada Bulan September 2014. ”Ini berarti kesadaran PNS masih rendah,” kata Mega.
Ia akan mencari solusi, kemungkinan akan mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah, dan mencantumkam nama -nama SKPD-SKPD yang belum melaporkan pelunasan PBB tahun 2014 ini. Salah satu PNS sumber Bhirawa di salah satu SKPD, mengakui, hingga saat ini belum mengirimkan laporan ke DPPKA, bahwa PNS di tempatnya sudah melunasi PBB.
PNS yang bertugas di bagian TU di SKPD yang membidangi pelayanan publik ini mengatakan, dirinya sebetulnya sudah woro-woro ke PNS lain untuk segera mengirimkan tanda bukti pembayaran PBB. Namun omongannya tak juga diindahkan. Sampai harus mengumumkan beberapa kali namun tak juga digubris, sehingga kini belum mengirimkan rekanan pembayaran PBB ke DPPKA.
”Saya sudah sampaikan beberapa kali tapi tak direspon, akhirnya saya biarkan saja, wong sudah sama-sama tua, masak tak mengerti juga,” ujarnya.
Padahal menurutnya, SKPD nya dalam dua tahun terakhir ini termasuk rajin melaporkan rekapan pembayaran PBB ke DPPKA. Ini terbukti, dalam dua kali kegiatan bulan panutan bayar PBB oleh PNS, SKPD nya tiap tahun selalu mendapat hadiah televisi. [ali]
