Alih Fungsi dan Moratorium SMA Jadi Pilihan

(SMK Lebih Banyak Tapi Belum Merata)
Surabaya, Bhirawa
Jumlah perbandingan SMK dan SMA di Jatim boleh dikatakan hampir mencapai 70 banding 30 persen. Namun, hal itu belum benar-benar sesuai harapan karena belum merata. Bahkan di Surabaya, kota dengan jumlah industri yang cukup besar ternyata belum memiliki jumlah SMK yang sebanding dengan SMA. Sebaliknya, jumlah SMA justru lebih tinggi di kota tersebut.
Kepala Bidang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Hudiyono mengungkapkan, peningkatan jumlah SMK 70 : 30 dengan SMA seharusnya tidak hanya dalam akumulasi satu provinsi. Melainkan juga merata di kabupaten/kota. Sebab, secara umum jumlah siswa SMK di daerah terus meningkat dibandingkan SMA.
Tercatat dalam refrensi data Kemendikbud, ada beberapa daerah di Jatim yang jumlah SMK masih lebih rendah dengan SMA. Di antaranya ialah Surabaya yang hanya memiliki 103 SMK. Sementara jumlah SMA mencapai 144 lembaga. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Sampang, Sumenep dan Bangkalan.
“Jika jumlah siswa SMK terus meningkat, maka secara otomatis dibutuhkan sekolah lebih banyak,” terang Hudiyono dikonfirmasi, Minggu (16/4). Dengan alasan ini, dua skema tengah diupayakan melalui alih fungsi SMA ke SMK dan moratorium SMA.
“Di Sumenep, hanya ada dua SMK negeri. Karena itu, empat SMA negeri kini tengah mengusulkan alih fungsi ke SMK. Di daerah lain seperti Banyuwangi juga sedang dalam proses,” tutur Hudiyono.
Terkait moratorium, Hudiyono mengaku saat ini regulasi tengah memasuki tahap finalisasi. Sebelumnya, usulan pergub tentang SMK telah diusulkan dalam dua bagian. Yakni revitalisasi SMK dan moratorium SMA. “Sesuai usulan dari biro hukum perlu dilakukan perbaikan dan penyederhanaan. Sehingga kini dua pergub itu telah disederhanakan dalam satu rancangan Pergub percepatan revitalisasi SMK,” ungkap Hudiyono.
Dalam pergub yang akan diajukan tersebut, Hudiyono juga menyinggung terkait rencana dikembangkannya SMK menjadi Badan Layanan Umum Dareah (BLUD). “Dari sisi substansi, program-program yang berhubungan dengan percepatan revitalisasi SMK telah tertuang semua dalam rancangan pergub ini,” tutur dia.
Kepala SMKN 1 Surabaya Bahrun mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih meraba-raba terkait rencana pemprov mengembangkan SMK menjadi BLUD. Karena selama ini, SMK sesungguhnya sudah mengarah pada bentuk teaching factory. Hanya saja dalam manajerialnya belum terorganisasi secara rapi sebagaimana dalam BLUD. “Ada mini market dan hotel yang bisa kita gunakan sebagai unit usaha,” tutur dia.
Bahrun mengakui, selain dua unit usaha itu, sekolahnya juga memiliki program broadcasting yang cukup baik. Hanya saja, jika dibuat untuk unit usaha peluangnya akan cukup berat bersaing dengan PH (Production House) yang sudah profesional.
“Kita sedang mengkalkulasi kebutuhan menjadi BLUD. Karena jangan sampai hal ini justru mengorbankan siswa,” pungkas dia. [tam]
Perbandingan SMK dan SMA Belum mencapai 70 : 30
Kabupaten/Kota  SMA  SMK
Surabaya  144  103
Sampang  81  75
Sumenep  84  58
Bangkalan  66  52
Tuban  38  38
Kota Mojokerto  11  11
Sumber : www.refrensidata.kemdikbud.go.id