Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan bantuan bencana kekeringan yang melanda 22 kabupaten/kota di Jatim akan turun pada Oktober mendatang. Oleh karena itu, mantan Sekdaprov Jatim ini meminta daerah mau menangani bencana ini hingga September.
“Puncak kekeringan tahun ini akan terjadi pada Oktober nanti. Hingga akhir bulan ini, tolong daerah dulu yang mengurusi kekeringannya. Nanti pada Oktober akan kita bantu, karena puncak kekeringan diprediksi baru terjadi bulan depan,” kata Gubernur Soekarwo, Rabu (17/9).
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar, untuk kebutuhan air bersih bagi daerah yang sangat membutuhkan. Namun jika kabupaten/kota tersebut bisa melakukan pengadaan air sendiri, pemprov akan membantu dalam hal angkutannya.
“Kita berharap daerah dulu yang berpartisipasi, pasti akan kita bantu dengan dana Rp 3 miliar tadi. Jika masih kurang tentu akan ditambah lagi, dana kita kan masih ada Rp 50 miliar untuk bencana,” jelasnya lagi.
Kenapa hingga September kabupaten/kota diminta urus sendiri bencana kekeringan yang melanda ? Pakde Karwo beralasan, tidak semua wilayah di Jatim yang mengalami kekeringan parah. “Memang ada yang kekeringan, tapi wilayahnya masih bisa menggunakan air sumur meski terbatas,” ungkapnya.
Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini mengakui, penyediaan air bersih dengan cara droping memang yang paling bisa dilakukan. Sebab untuk pengadaan embung atau geomembran masih kesulitan karena keterbatasan lahan. Padahal pembangunan embung ini sangat penting untuk jangka panjang.
“Yang jadi masalah untuk pembangunan geomembran yakni lahannya tidak ada. Kalaupun ada itu harga lahannya sangat mahal, walaupun sebenarnya untuk pembangunan geomembrannya tidak terlalu mahal yakni hanya sekitar Rp 200 juta,” katanya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, sebanyak 648 desa dari 22 kabupaten/kota di Jatim mengalami kekeringan kritis akibat kemarau panjang beberapa bulan terakhir. Untuk menangani bencana ini, Pemprov Jatim mengucurkan anggaran sebesar Rp 3 miliar yang diambilkan dari anggaran belanja tidak terduga.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim Sudharmawan menuturkan, berdasarkan analisa BMKG kemarau panjang di Jatim akan terjadi hingga akhir Oktober 2014. Oleh karena itu, Pemprov Jatim mengeluarkan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 3 miliar, setelah Gubernur Jatim mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sebagai payung hukumnya.
“Makanya tidak betul kalau Pak Gubernur belum mengeluarkan SK. Pak Gubernur sudah mengeluarkan SK Nomor 188/511/KPTS/013/2014 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Jatim pada 15 Agustus 2014 lalu. Kalau tidak ada SK, anggaran untuk bencana kekeringan ini tidak bisa turun,” katanya.
Dijelaskannya bencana kekeringan ini hampir merata di seluruh wilayah Jatim. Di antaranya di Madura, Mataraman dan Tapal Kuda. “Selama 2011 – 2013 ini, kita telah melakukan drop tandon sebanyak 3 ribu buah dengan kapasitas 2.200 liter,” kata mantan Sekdakab Bangkalan ini. [iib]
