Sudiono Fauzan
Anggaran jaminan kesehatan telah disetujui dalam APBD 2023 Kabupaten Pasuruan senilai Rp154,6 miliar. Sehingga, seluruh warga bakal mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah daerah. Dan secara otomatis, berobat bakal tidak ribet alias gratis.
Layanan tersebut digratiskan lewat bantuan iuran BPJS Kesehatan. Baik BPJS mandiri maupun dari pemerintah pusat. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan menyampaikan jaminan kesehatan itu bertujuan merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan layanan kesehatan bagi seluruh warga.
Anggaran untuk merealisasikan UHC sudah digedok dalam APBD 2023. Makanya, seluruh warga Kabupaten Pasuruan dijamin memperoleh layanan kesehatan, meski selama ini mereka belum ter-cover BPJS.
“Saat ini cukup dengan menunjukkan KTP, layanan kesehatan bisa diberikan. Memang, sebelumnya sangat dirumitkan dengan masalah administrasi. Seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau yang lain. Tapi, dengan UHC ini, keribetan hal itu tidak akan lagi terjadi,” tegas Mas Dion sapaan akrabnya.
Diketahui, Pemkab dan DPRD sudah menyepakati dananya. Anggaran UHC itu didukung dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2023. Mas Dion meminta agar Pemkab Pasuruan benar-benar menyiapkan pelaksanaan program UHC tersebut. Dan tidak boleh lagi ada alasan kendala administrasi hingga lainnya.
“Pelayanan kesehatan, yakni, fasilitas kesehatan (faskes) di berbagai tingkatan. Mulai puskesmas hingga rumah sakit umum daerah harus optimal. Jangan sampai penerapannya amburadul,” jelasnya.
Mas Dion menambahkan, anggaran jaminan kesehatan tahun ini lebih besar dari pada sebelumnya. Pada 2023, legislatif dan eksekutif menyepakati Rp 154,6 miliar. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, yaitu Rp 87,5 miliar. “Ditargetkan, 1,5 juta jiwa penduduk Kabupaten Pasuruan terlayani. Yang artinya, 95 persen masyarakat Kabupaten Pasuruan bisa ter-cover,” tambah Mas Dion. [hil]
