Para kader PPP yang menjadi anggota DPRD dapat bimtek khusus di hotel Orchid Garden Kota Batu.
Kota Batu,Bhirawa
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mengadakan Bimbingan Teknis Khusus (Bimteksus) dengan menghadirkan narasumber langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan Bimteksus yang dilaksanakan di hotel Royal Orchid Garden Kota Batu ini diharapkan ke depan tidak ada anggota Dewan dari PPP yang terjerat kasus korupsi.
Ketua DPW PPP Jatim, H. Musyaffa’ Noer mengatakan ada sebanyak 126 kader PPP yang menjadi anggota DPRD, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jatim menjadi peserta Bimtek di Kota Batu ini. Ia mengharapkan para kader PPP ini bisa lebih jeli untuk menghindari dan mencegah diri dari perilaku korupsi. Artinya, dalam mencari rezeki harus dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum.
“Jadi ke depan tidak ada kader PPP yang yang menjadi anggota DPRD terjaring OTT ataupun terjerat kasus korupsi non OTT,”ujar Musyaffa’ saat ditemui di lokasi bimtek, Jumat (30/3). Diketahui, giat bimtek ini dilaksanakan selama 3 hari hingga Sabtu (31/3).
Musyaffa menambahkan, digelarnya bimtek ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban. Dan pembekalan dari berbagai narasumber, termasuk KPK diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM kader PPP.
“Supaya bisa produktif, berjalan baik, amanah, karena DPRD itu amanah rakyat yang memang harus dipertanggungjawabkan,” tambah Musyaffa’. Sebagai wakil rakyat, lanjutnya, anggota Dewan harus memperjuangkan aspirasi dan bisa menindaklanjuti kemauan rakyat.
Sementara, narasumber dari KPK Guntur Kusmeiyano mengatakan bahwa anggota DPRD dituntut untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan APBD baik di tingkat Provinsi maupun di Kota/ Kabupaten. Selain itu dalam pembekalan yang diberikan maka para peserta juga mengoptimalkan peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
KPK mengajak para peserta Bimtek ini untuk lebih cermat dalam perencanaan, penganggaran, maupun pertanggung jawaban APBD sehingga bersih dari tindak korupsi. “Baik itu yang dibungkus secara manual hingga yang dibungkus elektronik seperti e-budgeting, e-planning, dll,”ujar Guntur yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Bidang Politik Deputi Pencegahan KPK.
Selain dari KPK, Bimtek DPW PPP Jatim ini juga menghadirkan narasumber dari Bappeda Jatim, Badiklat Jatim, dan unsur media. Diagendakan, dalam bimtek yang dimulai sejak Kamis (29/3) malam ini akan berlangsung hingga hari ini,Sabtu (31/3).(nas)
