Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji usai menjadi Irup pergeseran apel di Lapangan Mapolda Jatim tampak berkoordinasi dengan instansi terkait penyelenggara Pilkada serentak.
KPU Gunakan Aplikasi Situng untuk Tampilkan Hasil Pilkada
Surabaya, Bhirawa
Guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya politik uang saat pelaksanaan Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jatim, Rabu (9/12) esok, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim membentuk Satuan Petugas Operasi Tangkap Tangan.
Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto ditemui di Mapolda Jatim usai menghadiri acara pergeseran pasukan pengamanan Pilkada, Senin (7/12) mengatakan satgas ini terdiri dari mahasiswa, Panwaslu, dan masyarakat yang akan memantau mulai H-1 pencoblosan. Mereka juga akan bekerja mengawasi tempat pemungutan suara. “Karena TPS sangat rawan terjadinya pelanggaran,”ujarnya.
Selain saat pemungutan, potensi politik uang juga rawan terjadi saat distribusi formulir C6 kepada calon pemilih. Banyak kemungkinan tim sukses menyelipkan stiker atau ajakan untuk memilih calon tertentu melalui panitia. “Jadi, kalau ada yang memberi suvenir harus ditolak,” kata Sufyanto.
Saat ini, ucap Sufyanto, Bawaslu belum menemukan adanya politik uang. Hanya saja, kemarin dia mendapatkan laporan bahwa di salah satu desa di Kabupaten Gresik ada politik uang. “Indikasinya memang ke sana, tapi sudah ditangani,” ujarnya.
Sementara itu Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan persiapan pelaksanakan Pilkada serentak di Jatim sudah mencapai 90 persen dan tinggal pelaksanaannya saja. Untuk pengiriman logistik Pilkada, lanjut dia, sebelumnya petugas berkoordinasi dengan polisi dan pihak pelabuhan.
Saat ini semua logistik sudah ada di PPK dan sebagian juga sudah didistribusikan ke PPS. Selanjutnya semua PPS nanti akan mengirim logistik tersebut ke TPS dan Selasa (8/12) hari ini semua surat suara sudah harus ada di PPS.
“Sampai sekarang belum ada laporan kendala distribusi logistik Pilkada dan sekarang tinggal pelaksanaan sesuai dengan tahapan,”ujarnya.
Sedangkan untuk distribusi logistik ke wilayah terjauh, kata dia, pada 8 Desember 2015 target sudah selesai dilakukan. Pantauan pendistribusian logistik di Sumenep misalnya, sudah dikirim pada 28 November termasuk di Pulau Bawean yang sudah terkirim pada 25 dan 26 November 2015. “Tidak ada kesulitan pengiriman, karena cuaca sedang bagus saat pendistribusian logistik. Untuk wilayah terjauh Pacitan juga sudah selesai dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk kerusakan surat suara juga sudah dilakukan penyortiran termasuk untuk kotak suara. “Untuk Surabaya sudah beres termasuk di Kabupaten Blitar dan Kediri. Saat diketahui surat suara rusak, petugas sudah melaporkan dan segera kami ganti dengan yang baru,” katanya.
Terkait lima daerah rawan kerusuhan, menurut Eko pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan. Di mana di titik-titik rawan akan diberikan aparat dua kali lipat. “Tapi yang pasti semua sudah diantisipasi oleh aparat keamanan, sampai dengan tuntasnya pelaksanaan Pilkada, termasuk perhitungan hingga penetapan,”lanjut pria yang mantan anggota KPU Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar optimistis tidak ada kerusuhan dalam Pilkada serentak kali ini. Kalaupun ada pasti dilakukan orang luar yang mencoba mengobok-obok pelaksanaan Pilkada serentak. Namun demikian pihaknya yakin aparat keamanan sudah mengantisipasinya. Hal ini tampak informasi dari Kapolda Jatim yang telah memetakan lima wilayah rawan masing-masing Jember, Trenggalek, Mojokerto, Sumenep dan Pacitan. “Yang pasti semua persoalan khususnya soal keamanan sudah diserahkan pada ahlinya yaitu polisi,”tegasnya.
Meski begitu, politisi asal Partai Demokrat ini meminta KPU untuk berbenah diri, khususnya dalam mendirikan TPS khususnya di wilayah pedesaan yang jaraknya sangat jauh. Dan ini sangat menyusahkan pemilih yang akan datang ke TPS.
Seperti diketahui pada 9 Desember mendatang, 19 kota dan kabupaten di Jawa Timur akan menggelar Pilkada serentak, yakni Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ngawi, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Lamongan, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Kediri, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan.
Wujudkan Transparansi
Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 dengan transparan, KPU meluncurkan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Aplikasi tersebut akan menampilkan hasil pilkada secara akurat dan real time seperti pernah digunakan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Komisioner KPU Jatim Choirul Anam menegaskan selain mewujudkan proses transparansi dalam Pilkada serentak, aplikasi Situng juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal hasil Pilkada. Dari sisi penyelenggara, Situng merupakan alat untuk memutus praktik manipulasi hasil perolehan suara sehingga KPU bisa menjaga tingkat akurasi data dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2015.
“Adapun jenis-jenis aplikasi yang terdapat dalam Situng Pilkada serentak 2015 ini antara lain, aplikasi pindai (scan), e-Rekap/Entry Data Model C1, aplikasi Excel untuk Formulir Rekap serta aplikasi publikasi hasil Pilkada,”tegas matan Komisioner KPU Kota Surabaya, Senin (7/12).
Pada Pilkada 2015 kali ini, tambahnya formulir yang akan dipindai adalah formulir model C1 (sertifikat hasil dan rincian hasil penghitungan perolehan suara sah pasangan calon di TPS), model DAA (sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari tiap TPS), model DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari tiap desa/kelurahan), model DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari tiap kecamatan).
Dalam proses pindai tersebut, lanjut Anam operator melakukannya dengan apa adanya tanpa memperbaiki model C1 tersebut jika terdapat kesalahan. Perbaikan kesalahan pada model C1 akan diperbaiki pada rapat rekapitulasi di tingkat atasnya (kecamatan). Hasil pindai itu akan di entry melalui aplikasi e-Rekapitulasi, dengan aplikasi tersebut diharapkan hasil sementara Pilkada 2015 dapat diketahui oleh masyarakat dalam waktu 3 sampai 4 hari setelah pemungutan suara.
“Meskipun dapat diketahui dengan cepat, hasil entry model C1 itu merupakan perhitungan sementara. Hasil Pilkada yang resmi dan sah adalah hasil dari rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan/atau tingkat KPU Provinsi.”tandasnya.
Seluruh proses tersebut akan dipublikasikan melalui satu portal hasil Pilkada 2015, yakni https://pilkada2015.kpu.go.id yang datanya akan terupdate setiap jam atau menit sejalan dengan proses entry di tiap wilayah yang menggelar Pilkada 2015. KPU berharap data pindai, entry data dan hasil formula Excel itu bisa masuk ke data center KPU pada sore hari selepas proses penghitungan suara di tiap TPS rampung. [cty, geh]
SEPUTAR PILKADA SERENTAK JATIM 2015
– Jumlah DPT di 19 kabupaten/kota di Jatim : 18.771.960 pemilih dengan total jumlah kecamatan 385, dan 4.789 desa/kelurahan , total jumlah TPS 41.002
– Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah DPT terbanyak yakni 1.367.945 pemilih, Kabupaten Malang jumlah DPT sebanyak 2.051.279 pemilih, Kabupaten Banyuwangi jumlah DPT sebanyak 1.304.745 pemilih
– 19 kota dan kabupaten di Jatim yang akan menggelar Pilkada serentak, yakni Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ngawi, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Lamongan, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Kediri, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan
