(Pilwali Surabaya Bakal Milik PDIP Lagi)
Surabaya, Bhirawa
Ditunjuknya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan saat Kongres V di Bali, tepatnya sebagai Ketua Bidang Kebudayaan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bakal menambah kuat posisi Risma. Untuk itu, banyak yang meyakini sosok Risma bakal menjadi penentu dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020 mendatang.
Kondisi berbeda justru dialami Bambang DH yang sebelumnya menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) justru pada pengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024 mantan wali kota Surabaya itu tersingkir. Meski banyak yang meyakini Bambang DH bakal mengisi jabatan kursi menteri Jokowi-Makruf Amien, tapi hal itu masih spekulasi.
Melihat kondisi terkini perpolitikan di Kota Pahlawan itu, pengamat sosial politik Universitas Airlangga (Unair) Novri Susan menyebut, Bambang DH dan Risma bakal terbelah pada Pilwali Surabaya mendatang. “Saya piker keduanya memiliki jaringan atau faksi yang berbeda. Jadi cawalinya juga bisa berbeda,” kata Novri, dikonfirmasi, Selasa (13/8).
Menurut Novri, hanya Megawati yang bisa menyatukan Bambang DH dan Risma dalam Pilwali nanti. Penyatuan dua tokoh yang sempat bersanding bersama sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya ini penting, agar suara PDI Perjuangan tidak pecah di Kota Pahlawan.
“Megawati sebagai ketua umum harus menengahi agar keduanya memilih dan mendukung kandidat yang sama. Antara Bambang DH dan Risma memiliki pendukung masing-masing, dan keduanya masih sangat kuat di Surabaya. Kalau bersatu, Pilwali Surabaya dipastikan bakal menjadi milik PDI Perjuangan lagi,” ungkapnya.
Dalam berbagai survey yang telah dilakukan, kata Novri, siapapun calonnya jika mendapat dukungan dari Risma bakal mendapat dukungan yang tinggi dari masyarakat. Sebab publik sudah sangat percaya dengan Risma selama memimpin Surabaya selama 9 tahun ini.
“Risma merupakan figur baik yang telah mengakar di masyarakat Surabaya. Figur baik ini maksudnya bermakna komit pada kepentingan publik dan mengorganisasi keuangan secara clean and good governance,” terangnya.
Untuk posisi Risma sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan, jelas Novri, memberikan dua konsekuensi utama. Pertama; citra keberpihakan PDI Perjuangan pada kader-kader berprestasi secara politik akan makin konstruktif. Kedua; akselerasi dan perjuangan kepentingan penempatan cawali Surabaya tidak akan lepas dari rekomendasi dan jaringan Risma.
“Makanya, kemungkinan besar figure-figur yang selama ini pro pada kedekatan Risma memiliki peluang maju. Selain itu juga peluang mendapat simpati dari publik Surabaya semakin tambah besar,” pungkasnya. [iib]
