Banyak Program Sosial di Sidoarjo Tak Tepat Sasaran

Wakil Bupati Sidoarjo menyematkan tanda peserta Bimtek. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Di wilayah Pemkab Sidoarjo ternyata masih banyak dijumpai program kesejahteraan sosial tak tepat sasaran. Masih banyak kasus keluarga miskin yang tidak menerima layanan perlindungan sosial. Terbukti, masih adanya keluarga miskin tidak menerima manfaat dari program bantuan perlindungan dan pemberdayaan yang tersedia.
Kondisi ini ditegaskan Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek)  Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Aula Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab Sidoarjo, Kamis (22/9).
Menurut Nur Ahmad, tidak tepatnya sasaran penerima program kesejahteraan sosial disebabkan beberapa hal. Seperti tidak singkronisasinya data kemiskinan dari berbagai instansi yang menangani permasalahan kemiskinan. ”Data kemiskinan itu berserakan dimana-mana, di dinas ini juga ada, di dinas ini juga ada,” ungkapnya.
Maka data kemiskinan dari berbagai instansi dapat menyatu. Sehingga nantinya penyelesaian masalah sosial dapat tepat sasaran. ”Lokasinya tepat, orangnya tepat dengan program yang tepat pula,” tegas Cak Nur_sapaan akrabnya.
Selain itu, kurang optimalnya pelayanan dan penanganan masalah sosial. Penyebabnya adalah kurang terpadunya program pengentasan kemiskinan oleh berbagai instansi. Jadi masalah kemiskinan tidak bisa ditangani satu instansi saja. Masalah kemiskinan adalah kerja bersama. Untuk itu dibutuhkan sinergisitas program antar instansi maupun pihak swasta untuk menyelesaikan permasalahan itu. ”Masalah kemiskinan merupakan kerja bersama, karena unsur penyebab kemiskinan itu tidak juga satu, tetapi sangat luas,” ujarnya.
Cak Nur berharap, sinergisitas antar instansi pemerintah maupun swasta perlu dilakukan. Seperti pada program SLRT Kementerian Sosial ini. Program ini dikerjakan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat miskin. Sehingga akses pelayanan dasar yang baik terhadap kelompok masyarakat miskin dapat terus meningkat.
Seperti akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi maupun pangan dan gizi. ”Semua itu akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin,” tegas Cak Nur dihadapan 75 orang  peserta yang terdiri dari fasilitator desa/ kelurahan, suvervisor, manajer dan pelaksana Puskesos. [ach]