Minimnya rambu penunjuk di pertigaan Karangploso menyebabkan jalur lintas utara Karangploso – Bendo Kota Batu kurang berfungsi optimal untuk memecah arus lalin di jalur utama (supriyanto/bhirawa)
Kota Batu, Bhirawa
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim diminta untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan tiga kab/kota di Malang Raya. Tujuannya agar pembangunan di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu terintegrasi.
Demikian diungkapkan Kepala Bappeda Kota Batu, M Chory kepada Bhirawa, Selasa kemarin (2/6). Lebih lanjut dikatakan, tiga Bappeda se Malang Raya telah bertemu dengan DPRD Provinsi Jatim untuk ikut serta memfasilitasi hal tersebut.
“Bappeda se Malang Raya sering bertemu dan berkoordinasi, namun seringkali belum ada titik temu dalam merancang perencanaan pembangunan yang terintegrasi,” ungkap Chori.
Keterlibatan Bappeda di tingkat provinsi diharapkan bisa mengimplementasikan perencanaan pembangunan terintegrasi di Malang Raya.
“Tidak hanya perencanaan pembangunannya terintegrasi, tetapi juga sejalan dengan perencanaan pembangunan di Jatim. Sehingga nanti ketemu, tidak hanya perencanaan, tetapi juga pembiayaan pembangunannya,” terang Chori.
Sejumlah hal yang perlu diintegrasikan di antaranya terkait pembangunan sarana prasarana, seperti pembangunan jalan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang sudah mendesak untuk dipecahkan. Selain itu juga terkait tata kelola transportasi daerah, perumahan, pariwisata, serta bidang ekonomi dan sosial.
Sementara itu anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jatim Sri Untari Bisowarno mengakui bahwa dirinya sempat didatangi oleh Kepala Bappeda se Malang Raya terkait hal itu.
“Kepala Bappeda se Malang Raya memang pernah mendatangi DPRD Jatim dan minta difasilitasi. Hal ini tentu sangat baik, sehingga DPRD Jatim akan meminta Bappeda Jatim untuk menggelar pertemuan bersama antar daerah se Malang Raya untuk membuat perencanaan pembangunan secara bersama,” kata Sekretaris DPD PDIP Jatim tersebut.
Lebih lanjut dikatakan, pengintegrasian pembangunan di Malang Raya sangat penting agar berbagai persoalan yang ada bisa dipecahkan secara bersama.
“Untuk mengatasi kemacetan misalnya, Kota Batu membuat Jalibar, tetapi karena belum terkoneksi dengan Kab Malang dan Kota Malang, maka belum bisa berfungsi optimal dalam mengatasi kemacetan di jalur Dinoyo – Sengkaling – Pendem Kota Batu,” tegas Untari.
Demikian juga untuk memecahkan kemacetan lalu lintas jalur Lawang pertigaan Karanglo ke arah Kota Malang maupun Kota Batu. Kota Batu mengusulkan jalan tembus Lawang – Batu dan juga pembangunan jalan tol Pandaan – Malang.
“Kehadiran dan peran serta Pemprov Jatim tentu sangat diperlukan, baik itu eksekutif maupun legislatifnya. Kami akan minta Bappeda mengalokasikan anggaran dalam PAK untuk memfasilitasi pembahasan perencanaan pembangunan Malang Raya dengan melibatkan semua pihak, baik DPRD, Bappeda maupun SKPD terkait lainnya,” tandas Untari mantan anggota DPRD Kota Malang tersebut. [sup]
