Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika saat menyerahkan laporan badan anggaran terhadap Raperda tentang APBD Jatim Tahun 2023 kepada pimpinan DPRD Jatim, Selasa (8/11) kemarin. [Gegeh Bagus Setiadi]
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jatim tahun 2023 memasuki tahap laporan badan anggaran (Banggar) DPRD Jatim sebelum disahkan 10 November 2022. Setelah melalui rapat perdebatan cukup alot, banggar akhirnya menyampaikan laporan resmi tentang perangkaan Rancangan APBD Jatim 2023.
Dalam laporan banggar disebutkan, proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Rinciannya, untuk Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 29.299.004.328.593. Kemudian proyeksi Belanja Daerah mencapai Rp 30.570.972.211.593. Belanja daerah ini akan digunakan untuk belanja operasional dan belanja modal yang dialokasikan melaluio Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melihat komposisi antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut, maka Rancangan APBD Jatim Tahun 2023 diperkirakan defisit sebesar Rp 1.271.967.883.000 (Baca : 1 trilyun 271 milyar 967 juta 883 ribu rupiah), yang akan ditutup dengan Pembiayaan Daerah Netto.
Pembiayaan Netto berasal dari Pembiayaan Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 1.271.967.883.000. Yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan berasal dari Perkiraan Silpa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.908.850.350.000. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 636.882.467.000
“Dengan demikian, terdapat Pembiayan Netto sebesar 1 triliun 271 miliar 967 juta 883 ribu rupiah yang merupakan pengurangan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan,” jelas Pranaya Yudha dikutip dari Laporan Banggar DPRD Jatim di Sidang Paripurna, Selasa (8/11).
Namun banggar juga mengingatkan, tentang tujuh prioritas pembangunan Jawa Timur Tahun 2023. Antara lain, Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, peningkatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagkerjaan dan pengentasan kemiskinan, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya local, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi; Peningktan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; dan Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur.
“Berdasarkan pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja, kami memberi catatan masih didapatkan beberapa OPD yang belum bisa memahami dan mensinergikan program kegiatan yang diembannya dengan prioritas pembangunan Jawa Timur Tahun 2023,” papar Yudha.
Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, hal tersebut sangat berbahaya untuk kinerja Pemprov Jatim di tahun 2023 nanti. “Dikhawatirkan hal ini berdampak pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang belum bersinergi, belum terintegrasi serta belum mensuport program prioritas Jawa Timur tersebut,” pungkasnya.
Setelah laporan Banggar, direncanakan pada hari Kamis 10 November 2023 mendatang, sampai pada agenda Paripurna tentang Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi. Bila 9 Fraksi di DPRD Jatim menerima seluruh rancangan APBD 2023, maka dilakukan pengesahan bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sejauh ini, dari 9 Fraksi, terdapat 1 Fraksi yakni Fraksi Gerindra yang masih mempersoalkan tata pola penganggaran dari eksekutif yang kacau balau. Bahkan dalam rapat paripurna tadi, Wakil Ketua Fraksi Gerindra Rohani Siswanto melakukan interupsi dan walk out. [geh.wwn]
