situasi kkld di kab Tulungagung
(Komisi II KKLD Kabupaten Tulungagung)
Gresik, Bhirawa.
Belum maksimalnya peran pemerintah kepada pelaku usaha kecil menengah ( UKM ), dan pedagang kaki lima. Membuat komisi II DPRD Gresik, melakukan kunjungan kerja luar daerah ( KKLD ) ke Kabupaten Tulungangu. Agar bisa tertata rapi, begitu juga dengan nasib UKM agar bisa lebih baik.
Menurut Anggota Komisi II DPRD Gresik Jumanto mengatakan, jumlah UKM di kab Tulungagung jumlahnya sekitar 51 ribu lebih. Jumlah ini pastinya lebih besar dari pada di Gresik, dan pemkab memberikan fasilitas penih seperti anggaran APBD, fasilitas perijinan, bantuan UKM baik individu maupun kelompok.
Selama tahun 2016 dan 2017, untuk bantuan UKM. Yang penting usahanya ada dan sehat, ditambah surat keterangan dari kepala desa. Sudah bisa mendapat bantuan, begitu juga dengan yang kelompok. Jadi syaratnya tidak berbelit, lain halnya dengab di Gresik kemarin. Sudah berbelit, tapi juga tidak bisa cair.”ini patut kita contoh, sebab pelaku UKM bisa tumbuh subur.”ujarnya.
Meski hanya persyaratan cukup itu saja, dalam audit BPK. Aman tidak ada masalah, bantuan pemberian pada UKM, yang banyak berbentuk peralatan alat-alat usaha. Tidak hanya itu saja, pemkab juga membantu dalam hal promosi sangat bangus. Dari mulai lokal, nasional hingga internasional.
Ditambahkan Jumanto, untuk pedagang kaki lima ( PKL ). Bagi yang berjualan tidak sesuai tempat seperti di trotoar, maupun tempat yang dilarang. Sat Pol PP langsung bertindak mengusirnya, karna kerjanya 24 jam. Untuk relokasi pernah dilakukan dan berhasil, selain tempat juga pada pembelinya. Pemkab memberikan jadwal datang ketempat tersebut, pada dinas secara bergantian bersama keluarga untuk beli. Dan ini berjasil, tempat jadi rame pembeli.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Gresik H Subki membenarkan saat ini pihaknya sedang studi banding di Pemkab Kediri dan Pemkab Tulungagung. Dua kabupaten ini dinilai berhasil memberdayakan UKM. Dari dua pemkab tersebut, bakal dirumuskan metode pengembangan dan pemberdayaan UKM di Gresik. Sehingga, para pelaku UKM bisa lebih tertata dan meningkatkan pendapatannya.
“Setelah studi banding, kami bakal menggelar rapat dengan instansi terkait untuk persoalan UKM,”. Selain itu juga bakal meningkatkan jumlah bantuan terhadap UKM, sehingga para pelaku UKM tidak lagi merisaukan kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Juga CSR perusahaan akan diawasi, sebab di Tulungagung bisa.”pungkasnya. [kim.adv]
