Terasa sudah “kenyang” menghadapi dampak bencana, dengan berbagai kepedihan.Trauma moril, kehilangan harta dan hancurnya sarana nafkah, sudah kerap terjadi. Sampai korban jiwa anggota keluarga sudah sering terjadi. Karena itu tak boleh lena terhadap kemungkinan bencana. Terutama BPBD mestinya lebih memasifkan gerakan tanggap bencana, lebih dini. Termasuk perluasan informasi cuaca ekstrem dan mitigasi bencana.
Tetapi sesungguhnya, bencana tidak pernah dating tiba-tiba. Selalu ada peringatan dini (early warning) alamiah. Tak terkecuali badai (di darat maupun di perairan). Putting beliung di darat, serta ombak besar selalu diawali dengan tanda berupa awan cumulus nimbus yang pekat. Hanya menunggu waktu dan tempat yang lebih hangat untuk berubah menjadi badai. Seperti terjadi dalam sehari (24 Pebruari 2015), badai terjadi di darat (Ponorogo) dan di laut (Situbondo).
Di Situbondo, lagi-lagi, badaimenjungkir-balikkapal. Hingga kini delapan nelayan masih dinyatakan hilang. Sedangkan badai di darat (Ponorogo) menerjangi rumah dua kecamatan (Balong dan Jambon). Puluhan rumah di delapan desa disapu putting beliung. Sudah sering mengalami bencana yang sama, sehingga dibutuhkan kesiapan yang lebih menyelamatkan.
Inovasi dan kreasi tim BPBD harus selalu dilakukan, termasuk memasukkan aspek rencana tata ruang wilayah (RTRW).Di wilayah pesisir, juga diperlukan informasi cuaca melalui aparat desa. Hal itu disebabkan potensi badai di Jawa Timur menempati urutan kedua. Bisa mengancam 31 kabupaten dan kota. Ketika musim badai, perekonomian yang diusahakan oleh nelayan lumpuh total. Bahkan sering mengakibatkan korban jiwa.
Terutama yang mesti diwaspadai pada kawasan pantai laut selatan, mulai dari Muncar (di Banyuwangi) sampai sampai pantai Klayar (di Pacitan). Begitu pula kawasan selatan dan timur Madura, serta pantai utara tapal kuda (Situbondo, Probolinggo dan Pasuruan).Poros perekonomian selat Madura (tapal kuda dengan Madura) sering lengang. Jalur pelayaran Banyuwangi ke kawasan kepulauan Sumenep juga terhenti. Daerah-daerah Kangean, Sapeken dan Raas, bisa terisolasi.
Kapal-kapal (angkutan penumpang maupun angkutan barang) wajib mematuhi persyaratan keamanan cuaca. Lebih lagi nelayan, mestinya tidak nekad melaut sampai jauh. Begitu pula kawasan (kampung) pesisir mestinya memperhatikan lingkungan hidup, dengan memperhatikan tanggap bencana. Kaasan ini rawan banjir ROB dan badai. Dengan penataan RTRW, maka dampak bencana, terutama akses perekonomian dapat diminimalisir
Perbaikan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana, menjadi tanggungjawab pemerintah. UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada pasal 21 huruf (a) diberikan tugas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), antaralain berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Secara tekstual dinyatakan:”… usaha penanggulangan bencana yang mencakup …, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.”
Beban ini diulang lagi pada pasal 57 dan pasal 58 (tentang rehabilitasi), terdapat sebelas item. Rehabilitasi merupakan perbaikan sarana dan prasarana umum, pemulihan sosial psikologis sampai pemulihan pelayanan publik. Sedangkan pada pasal 59 ayat (1) huruf f, dirinci tugas rekonstruksi meliputi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
Pengalaman di berbagai negara (terutama Jepang), penegakan regulasi (UU danPeraturan Daerah) tentang RTRW dan pelatihan dilakukan sistemik. Selain itu, upaya penanggulangan bencana dijadikan sebagai gerakan sosial. Bukan gerakan politik. Hasilnya nyata-nyata dapat mengurangi dampak bencana terhadap akses perekonomian maupun kerugian im-material (korban jiwa).
Tetapi di Indonesia,lokasi bencana tak jarang menjadi “disulap”menjadiarena kampanye parpol. Banyak bendera (dan spanduk) parpol bertebaran. Juga posko bantuan bencana berlambang simbol parpol. Yang lebihironis (dannista), lokasi bencana dijadikan pencitraan politik menjelang pemilihan Kepala Daerah. Seperti saat ini, banyak incumbent memanfaatkan bencana sebagai lading kampanye.
——— 000 ———
