BKPM-Kemenag Didik Santri Jadi Tenaga Terampil

Menag-Ka-BKPM-dan-Menko-perekonomian-saat-meninjau-JIIPE-mendapat-penjelasan-Dirut-Pelindo-lll-Djarwo-Surjanto. [m ali/bhirawa]

Menag-Ka-BKPM-dan-Menko-perekonomian-saat-meninjau-JIIPE-mendapat-penjelasan-Dirut-Pelindo-lll-Djarwo-Surjanto. [m ali/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menjalin kerjasama untuk memfasilitasi ketersediaan tenaga terampil dari kalangan pesantren dan lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kemenang untuk memenuhi kebutuhan industri seiring masuknya investasi. Kesepakatan tersebut diluangkan dalam dalam Nota Kesepahaman(Memorandum of Understanding) antara kedua kementerian, yang ditandatangan, kemarin di Pondok Pesantren Qomarudin, Gresik oleh Kepala BKPM dan Menteri Agama, serta disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution, kemarin.
Kepala BKPM Franky Sibarani seusai acara penandatangan mengatakan dalam kerjasama ini, BKPM memfasilitasi dan menghubungkan kebutuhan kalangan duniausaha dengan pesantren.”Kalangan dunia usaha dengan aktifitas investasinya dan pesantren dengan potensitenaga kerja yang dimilikinya, harus tersambung dengan harmonis agar tujuanpembangunan tercapai, yakni perekonomian maju dan tenaga kerja terserap,” papar Franky.
Lebih jauh, Franky menjelaskan tujuan dari penandatangan kerjasama antara BKPMdan Kemenag adalah mengembangkan SDM untuk mendukung kegiatan investasisektor industri di Indonesia dan mendorong ketersediaan tenaga kerja dalam rangkamengoptimalkan dan mengefektifkan masuknya investasi di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut penandatanganan kerjasama ini, BKPM bekerjasama perusahaan, dan asosiasi di sektor industri akan membantu penyusunan program pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan di sektor industri.
Selain itu, BKPM dan Kemenag akan melakukan pelatihan kerja dan memfasilitasi ketersediaan informasi peluang kerja di sektor industri yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan pesantren.”Kita akan memulainya sebagai proyek percontohan, agar nantinya daerah-daerahlain bisa menirunya. Beberapa lokasi yang direncanakan antara lain wilayah Gresik,Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan di luar Jawa seperti di Palu.Segera setelah penandatanganan MOU ini.
Tim dari Kementrian Agama dan BKPM akan bertemu merumuskan lebih detail lagi persisnya di lokasi mana dan jenis-jenis kegiatan apa yang bagus untuk dilaksanakan di lokasi-lokasi tersebut,” tambah Franky.Saat ini, menurut data Kementerian Agama terdapat 13 juta anak didik dari kalangan pesantren dan lembaga pendidikan di bawah naungannya, yang potensial menjadi tenaga produktif pada periode Bonus Demografi,
Di sisi lain, berdasarkan rata-rata realisasi penyerapan tenaga kerja dari sektor yang menjadi prioritas investasi,infrastruktur, industri (padat karya, orientasi ekspor, substitusi impor dan hilirisasi),maritim dan pertanian, per US$ l Juta, BKPM memproyeksikan kebutuhan sekitar 14juta tenaga kerja dari pengajuan izin prinsip yang masuk sepanjang Oktober 2014-Maret 2015 sebesar US$ 36,6 Miliar. Data BKPM menunjukkan sepanjang Oktober2014 – Juni 2015 terjadl realisasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.155.000 orangdari nilai realisasi tnve»tasl sebesar Rp 380,1 Triliun.
Franky Sibarani menilai kawasanindustri yang mengintegrasikan antara kawasan industri dengan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhanlaut dalam, power plant, jalan tot, kereta api, potensial untuk d: ikembangkan sebagai pusat logistik sehinggalebih efisien, bagi industri yang ada di kawasan tersebut, maupun industri yang ada di sekitar kawasan. Kunjungan ke kawasan industri Java Integrated Industrial and PortEstate (JIIPE), yang berlokasi Gresik, bersama dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution danMenteri Agama Lukman Hakim Saifudin,.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari acarapenandatanganan MoU antara BKPM dengan Kementerian Agama terkait kesiapsn SDM siap kerja darimadrasah dan pesantren untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja seiring masuknya investasi ke Indonesia,
“Kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan potensial dikembangkan sebagai pusat logistik Dengan demikian, dapat membuat biaya logistik lebih efisien. Kami akan membicarakan lebih lanjut dengan Bea Cukai untuk mendukung kemungkinan tersebut,” kata Franky.Franky.
Ia menambahkan apabila pengelola kawasan industri juga mengembangkan kawasannya sebagai pusat logistik akan meningkatkan daya saing kawasan sebagai tempat berinvestasi. Menurutnya, konsep serupa Juga dapat dikembangkan pada pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Dia menjelaskan, kemudahanlogistik, baik menyangkut ekspor dan impor, dapat memperkuat daya tarik kawasan ekonomi khusus.
Selain berbagai kemudahan fiskal dan non fiskal yang sedang dipersiapkan pemerintah.JIIPE memiliki kawasan industri seluas 2.933 hektar, dilengkapi pelabuhan laut seluas 406 hektar dan kawasanhunian seluas 77 hektar. Nilai total investasi pengembangan kawasan industri ini sebesar Rp 50 Triliun. Kawasanindustri ini dikelola oleh perusahaan patungan antara PT AK R dan Pelindo III. Saat ini, JIIPE sedang memasukimasa konstruksi yang dilakukan oleh dua BUMN yaitu PT Hutama Karya dan Waskita Karya.
Dalam proseskonstruksi ini, terserap 1.500 tenaga kerja langsung, di mana 90 persen berasal dari masyarakat di sekitar kawasanindustri, yaitu Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar Gresik.Menurut keterangan pihak pengelola, sudah ada lima perusahaan yang membangun di kawasan industri, yaituperusahaan smelter, petrokimia, dan pengolahan garam untuk industri. Kelima perusahaan sedang melakukankonstruksi dan dapat menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja langsung. Sementara itu, seluruh kawasan industri ini dapat menyerap sekitar 50 ribu tenaga kerja langsung. [ma]

Tags: