Para Kepala OPD berpose besama Bupati dan Wabup usai melakukan pencanangan. [kerin ikanto/bhirawa]
Gresik, Bhirawa
Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mencanangkan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Gresik masuk zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Pencanangan itu ditandai dengan penandatanganan oleh para pimpinan dari 10 OPD yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja, Senin (4/6) kemarin. Ke sepuluh OPD itu Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pendapatan, Perngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, RSUD Ibnu Sina, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Gresik dan Sangkapura.
Selain Bupati, turut menjadi saksi pada penandatanganan itu Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Moh Qosim dan Sekda Gresik Djoko Sulistio Hadi, serta anggota Forkopimda Gresik serta Ketua Saber Pungli yaitu Wakapolres Gresik. Bupati Gresik menyatakan, sejak dilantik menjadi bupati pertama kali tahun 2010 sudah bertekad agar Gresik menjadi WBK dan WWBM.
”Pada saat itu ada rekrutmen CPNS tahun 2010, kami sudah memberlakukan perekrutan CPNS dengan seleksi murni. Bahkan saat berlangsungnya mutasi pejabat, kami melaksanakan sesuai aturan. Bahkan, saya menantang kalau menjumpai ada hal yang tidak jujur misalnya pakai pelican, segera laporklan saya dan akan kami beri hadiah,” tegas Sambari.
Bupati juga menyatakan, hingga kini pihaknya selalu menertibkan absensi ASN. Baik absensi rapat atau absensi kehadiran di kantor. Bahkan, untuk yang akan datang pihaknya akan mengadakan apel pagi tak hanya pada hari Senin dan Jumat. Tapi setiap saat, ASN di Gresik harus siap apel.
Sementara, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Didid Noordiatmoko mengatakan tolok ukur pencanangan ini adalah terlayaninya masyarakat dengan lebih baik.
Selanjutnya dilakukan gerakan membangun sistem birokrasi yang baik. Dengan sistem itu diharapkan bisa mereformasi birokrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin membaik dan masyarakat semakin sejahtera. Nantinya akan bertanya kepada masyarakat, seberapa perubahan yang mereka dapatkan,” tandasnya. [eri]
