Bupati Situbondo Dadang Wigiarto saat memimpin prosesi mutasi dan pengukuhan Sekda Syaifullah berikut pejabat eselon II dan III di pendopo Kabupaten baru baru ini. (sawawi/bhirawa).
(Bupati Lumajang dan Wali Kota Kediri Juga Lantik Pejabat Setempat )
Situbondo, Bhirawa
Bupati Situbondo Dadang Wigiarto dan Wabup Yoyok Mulyadi, merasa prihatin dengan jebloknya nilai tes uji kepatutan (asessement) para pejabat eselon II dan III yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo yang digelar akhir tahun 2016 kemarin. Ini diungkap orang nomor satu di jajaran Pemkab Situbondo itu usai memimpin prosesi mutasi dan pengukuhan Sekda Syaifullah beserta jajaran eselon II dan pejabat eselon III di Pendopo Kabupaten baru baru ini.
Menurut Bupati Dadang, prosesi mutasi dan pengukuhan yang dilakukan pemerintahannya ibarat sebuah gerbong yang sudah diisi di bagian kursi sopirnya. Selanjutnya, urai Bupati Dadang, ia akan melengkapi seluruh strukturnya pada 3 Januari 2017 meski belum terlaksana hingga Selasa sore kemarin. “Saya juga mengamati selama awal Januari 2017 ini gajinya pegawai tidak boleh lama lama tidak dicairkan,” ungkap Bupati Dadang.
Jika ditilik dari bagian internal Pemkab Situbondo, Bupati Dadang menilai seharusnya pengelompokan organisasi Perangkat Daerah(OPD) selesai pada 3 Januari 2017 kemarin. Sehingga selanjutnya, papar dia, dari OPD baru itu bakal membuat DPA yang disambung dengan proses pencairan keuangan gaji karyawan. “Itu yang harus dilakukan,” papar mantan Advokat itu.
Bupati Dadang juga membeber jebloknya hasil assessement di lingkungan pejabat Pemkab Situbondo merupakan suatu realitas SDM yang dimiliki lembaganya memang adanya seperti itu. Namun Bupati masih merasa optimis dengan memberikan motivasi dan menyediakan ruang yang memadai.
“Bayangkan saja dari 30 orang berstatus tinggi pratama (eselon II) yang layak hanya 4 orang. Sebaliknya untuk 53 pejabat Eselon III (setingkat administratur) yang layak hanya 10 orang. Demikian juga untuk jabatan Camat sebanyak 17 orang masih belum ketemu (tidak layak, red),” papar Bupati Dadang.
793 Pejabat
Sementara itu, sebanyak 793 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah masuk dalam gerbong mutasi secara menyeluruh mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administratur, dan Pejabat Pengawas dikukuhkan oleh Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik, yang digelar di Pendopo Kabupaten Lumajang (3/1). Pelaksanaan mutasi yang digelar di awal Januari 2017 itu, dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, yang sebenarnya mulai berlaku 1 Januari 2017.
Dalam sambutannya Bupati Lumajang, Drs As at Malik menjelaskan, para PNS yang terkena mutasi harus tetap bisa menjalankan tugasnya di tempat yang baru tetap dengan semangat,terutama dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut,As at menghimbau kepada Seluruh PNS dan para pejabat yang baru di lantik untuk menjalin keharmonisan di dalam tempat bekerja. “Untuk lebih meningkatkan motivasi dan semangat kerja dan sehingga ke depan lebih baik, tolong rukun-rukun antara atasan dan bawahannya, dan tolong jangan mencurigai siapa pun,” terangnya.
712 ASN Dilantik
Sementara itu, setelah sekian lama menjadi teka-teki akhirnya Wali Kota Kediri melantik sebanyak 712 Apatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi Stuktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Baru tahun 2017 di Gedung GOR Jayabaya Kota Kediri, Selasa (3/1). Sekitar pukul 13.00 WIB. Penjabat yang dilantik oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar ini mulai dari esolon II hingga Esolon VI B.
Dari ratusan ASN tersebut hanya beberap pejabat eselon II yang berotasi dalam perubahan SOTK. Yakni Triyono Kutut yang sebelumnya menjabat Badan Penanaman Modal (BPM) menjadi Kepala Dinas Sosial, Sedangakan Kepala BPM dijabat oleh Anang Kurniawan yang sebelumnya menjabat Staf Ahli, sedangkan Dewi Sartika yang sebelumnya menjabat Kadinsos menjabat sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan.
Selain itu Hadi Wahyono yang sebelumnya menjabat Kepala Dispenda kini menduduki dinas baru yakni Dinas Pemukiman dan Perumahan, sedang Haris Candra yang sebelumnya menjabat staf ahli dalam SOTK baru menjabat sebagai Kepala Diskominfo. Untuk jabatan staf ahli Bidang Ekonomi diduduki oleh Eko Budiono, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan oleh Hero. Nusanto, dan Dwi Cipta menduduki Jabatan staf ahli bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
Sedangkan untuk jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra masih diduduki Mandung Sulaksana, Asisten Perkonomian Enny Endaryati dan untuk Assiten Administrasi Umum diduduki wajah baru Maria Karangora yang sebelumnya juga Plt Bagian hukum.Selanjutanya dari ratusan pejabat esolon II dan VI ini sebagian besar menduduki jabatan lama menyesuaikan SOTK baru 2017 ini. [awi,dwi,van]
