Bupati Tuban Desak Pejabat Hasil Lelang Pro Aktif

Tuban, Bhirawa
Pemerinthah Kabupaten (Pemkab) Tuban, dalam hal ini Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si meminta kepada pejabat yang lolos seleksi dalam lelang jabatan dan yang sudah dilantik kemarin lusa (28/12) untuk lebih pro aktif.
Tedapat empat nama yang dilantik guna mengisi kekosongan jabatan sebelumnya. Dengan demikian Noor Nahar mengharapkan adanya kinerja maksimal kedepan. Mereka diantaranya Teguh Setyobudi (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik), Aguk Waluyo – (Asisten Administrasi Umum Sekda), A. Amenan (Kepala Dinas Periknan dan Peternakan) dan Muji Slmet (Kepala Dinas Perhubungan).
“Mereka ini ini sesuai hasil lelang dan merupakan yang terbaik dari proses lelang jabatan yang dilakukan,” kata Wabub (29/12)
Diberitakan sebelumnya, pelantikan sejumlah 777 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban. Pelantikan harus tetap dilakukan kendati posisi tetap sama dan semula SKPD berbentuk badan dan lembaga disamakan menja di dinas.
“Setelah dilantik masing-masing kepala SKPD diharapkan ada trobosan baru dan harus ditingkatkan kinerjanya,” ungkap orang nomor dua di Kabupaten Tuban.
Smentara itu, meski pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah dilakukan. Namun demikian masih terdapat jabatan kosong khususnya eselon IVa.
Wabub menjelaskan kalau sejauh ini kekosongan tersebut lantaran belum adanya pejabat yang sesuai. Kesesuaian tersebut karena tingkat pengalaman dan kinerja sebelumnya atau terdapat indikasi tertentu.
“Kualifikasi naik jabatan sendiri, pangkat harus memenuhi syarat. Misalnya eselon II harus IV atau IVa b dan minimal dua tahun di eselon dibawahnya,” ujar Wabub
Beberapa staff di lingkungan Pemkab Tuban, lanjutnya memang belum menuhi syarat untuk mengisi formasi tersebut. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pemkab Tuban masih mengupayakan kedepan, karena berkaitan dengan pemberlakuan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemkab Tuban 2017.
Sementara itu untuk pejabat baru yang dilantik, terutama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut menghasilkan program berkaitan dengan masing-masing bidang. Mereka harus menghasilkan inovasi baru, kerja keras dan menunjukkan hasil jelas sesuai indikator yang ada.
“Untuk organisasi perangkat daerah baru segera melakukan penyesuaian, melaksanakan tupoksi dan melakukan konsolidasi bersama,” kata Bupati Tuban H. Fathul Huda dalam sambutanya kemrin lusa.
Ditambahkan, kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional tergantung pada kinerja aparatur negara bersangkutan, khususnya PNS. Selain mendapat hak berupa gaji, PNS juga memiliki kewajiban yang salah satunya memberi pelayanan tanpa mempersulit masyarakat. (hud)