Bupati Maryoto Birowo didampingi Sekda Tulungagung, Sukaji, memimpin rapat bersama kepala OPD membahas dampak sosek corona, Kamis (16/4).
Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, melakukan rapat bersama sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung, Kamis (16/4). Rapat yang berlangsung di Pendopo Komgas Arum Kusumaning Bongso ini terkait dampak sosial dan ekonomi (sosek) imbas pandemi virus Covid -19 (corona).
Seusai rapat, Bupati Maryoto Birowo menyatakan sedang melakukan pendataan terhadap warga Tulungagung yang terimbas virus corona. Utamanya, bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). “Selain juga kami memperhatikan para penderita Covid-19 baik itu yang berstatus ODP, PDP dan yang terkonfirmasi positif,” ujarnya.
Bupati Maryoto Birowo menyebut bantuan yang akan diberikan pada warga yang terdampak penyebaran virus Covid-19 beragam. Tidak hanya berupa sembako, tetapi juga bantuan langsung tunai (BLT).
“Kalau BLT besarannya Rp 200 ribu per bulan selama tiga bulan. Mulainya per April 2020 sampai Juni 2020,” terangnya.
Ketika ditanya apakah semua warga Kabupaten Tulungagung yang terdampak akan mendapat BLT atau sembako dari Pemkab Tulungagung , mantan Sekda Tulungagung ini menandaskan tidak semuanya akan dapat. Bagi yang sudah mendapat bantuan seperti PKH mereka tidak akan mendapat bantuan serupa dari Pemkab Tulungagung. “Jadi kami sekarang lagi mempetakan siapa yang bisa dapat bantuan itu,” ucapnya.
Sedang soal warung kopi (warkop) dan warung makan yang sudah diwajibkan tutup, Bupati Maryoto Birowo menyatakan sudah memperhatikannya pula. Menurut dia, mereka pun akan mendapat bantuan jaring pengaman sosial. “Yang kami utamakan adalah yang tidak mampu-mampu dulu,” katanya.
Saat ini untuk penanganan masalah sosial dan ekonomi imbas dari penyebaran virus corona Pemkab Tulungagung telah mempersiapkan dana APBD sebesar Rp59 miliar. Selain ditambah pula dengan alokasi dana desa sebesar Rp76 miliar.
Menjawab pertanyaan kembali, Bupati Maryoto Birowo mengaku akan memperhatikan pula para GTT dan PTT di tengah pandemi corona. Jumlah mereka cukup banyak yakni mencapai 3.000 orang.
“Untuk insentif mereka bisa juga nanti diambilkan dari dan BOS. Tetapi belum tentu semua GTT dan PTT sebagai penerima manfaat . Di antara mereka juga ada yang mampu dan mengajar untuk mengabdikan ilmunya,” paparnya. [wed]
