Rapat koordinasi penguatan ketahanan Ekososbud yang digelar Bakesbangpol Jatim dengan menghadirkan jajaran OPD di lingkup Pemprov Jatim dan Bakesbangpol kab/kota Se Jatim.
Kerawanan di tahun politik perlu disikapi secara bersama-sama. Lantaran itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jatim menggelar rapat koordinasi. Rakor yang bertajuk Penguatan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud) itu menghadirkan jajaran OPD di lingkup Pemprov Jatim dan Bakesbangpol Kab/Kota se Jawa Timur.
Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto, S.STP, M.PSDM mengingatkan tahun ini sudah memasuki tahun politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sudah mulai melaksanakan tahapannya.
Menurut Eddy Supriyanto, Pemilu dan pilkada adalah hal yang lumrah dilaksanakan pada negara yang menganut sistem demokrasi dan merupakan sarana pergantian pemimpin yang diakui secara konstitusional.
“Pemilu dan pilkada bukan lah perang melainkan pesta demokrasi sehingga harus disambut dengan gembira,” jelas Eddy Supriyanto saat dikonfirmasi Bhirawa seusai acara Rakor.
Secara khusus Mantan Kepala Bakorwil Madiun ini berharap adanya kontrol dan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh agenda pemilu dan pemilihan tahun 2024.
“Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilu dan pilkada serentak akan menghasilkan pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat baik di tingkat nasional maupun daerah memiliki legitimasi yang kuat, sehingga mampu untuk meneruskan cita-cita besar para founding father,” jelas Eddy lagi
Lebih lanjut Eddy menjelaskan upaya-upaya pemerintah Jatim dalam menjaga penguatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini sangat memerlukan dukungan semua pihak.
“Maka sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata,” jelasnya.
Hal tersebut lanjut Eddy, dikarenakan potensi yang terbesar sumberdaya pembangunan tersebut justru berada di masyarakat.
Dalam rakor yang berlangsung sehari tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeprov Jatim Kukuh Tri Sandi dengan moderator redaktur Harian Bhirawa, Wahyu Kuncoro.
Dalam paparannya, Kukuh Tri Sandi mengungkapkan Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang paling luas dibandingkan 6 provinsi lainnya di pulau jawa, dengan bentangan wilayah seluas 47.799,75 km², terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, 666 kecamatan dan 8.494 desa/kelurahan.
Secara demografi lanjut Kukuh, Jawa Timur memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan jumlah penduduk 41,42 juta orang berdasarkan sensus BPS tahun 2022.
Adapun jumlah pemeluk agama di jawa timur terdiri dari islam = 94,5 %, protestan = 3 %, budha = 0,92 %, katolik = 1,5 %, hindu = 0,5 % dan khonghucu = 0,08%, dengan indeks kerukunan umat beragama tahun 2021 sebesar 77,8%.
Terkait capaian indeks kerukunan umat beragama di jawa timur jelas Kukuh, angkanya lebih tinggi dari kerukunan umat beragama nasional sebesar 72,9% dan tertinggi di Pulau Jawa.
Dalam Rakor tersebut Kukuh, juga banyak menyoroti soal pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah stunting di Jawa Timur. [why.dre]
