Menteri ESDM Ignatius Jonan berkunjung ke PLTU Paiton Probolinggo
Pemkab Probolinggo, Bhirawa
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari curhat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat berkunjung ke PLTU Paiton, tentang masih adanya 2.100 rumah di Kabupaten Probolinggo yang belum teraliri listrik.
Menurut Bupati, rumah penduduk yang belum teraliri listrik itu berada di daerah pelosok atau di dusun-dusun. Sementara untuk desa-desa, Tantri menyebut sudah 100 persen teraliri listrik. “Alhamdulillah dengan Kunker pak Jonan ini, saya bisa bertemu dengan direktur PLN dan berkomitmen, untuk saling memback up,”ujar Tantri Selasa (8/1) malam.
Ke depan, kata Tantri, Pemkab Probolinggo akan melakukan mapping terkait masyarakat miskin yang belum bisa menikmati listrik. Sementara untuk warga mampu, pihaknya akan melakukan pendekatan dan komunikasi, agar mereka mau untuk memasang listrik sendiri.
“Jadi 2.100 rumah itu, sebagian ada warga yang menumpang meteran lstrik atau pasokan istrik dari rumah tentangganya,” katanya.
Masih belum teralirinya pasokan listrik bukan semata-mata karena lambannya respons dan penanganan pemerintah. Akan tetapi, teknis penyaluran listrik yang terkendala beberapa persoalan lainnya. Seperti pemasangan tiang listrik yang harus melewati lahan milik lembaga lain. Dan itu yang menjadi penghambat penyaluran listrik secara cepat.
“Yang jelas saluran listrik ini, secepatnya akan kami realisasikan agar masyarakat bisa menikmati listrik seluruhnya,” ungkap.
Jonan mengatakan untuk memeratakan listrik, pihaknya berjanji akan menggelontorkan dana APBN. Tujuannya unutk membantu masyarakat miskin yang belum menikmati listrik. Alookasi APBN untuk penyambungan listrik ke rumah tangga yang kurang mampu sekitar Rp 6 triliun.
“Ada alokasi APBN utk sambungan gratis, sekitar Rp 6 triliun untuk tahun 2019. Jadi kita bagi-bagi,” tegasnya.
Masyarakat dengan golongan tarif listrik 450 Volt Ampere bisa melakukan pembayaran penggunaan listrik, namun terkendala tingginya biaya penyambungan atau pemasangan. “Kalau langganannya pasti bisa, sekitar Rp 15 ribu, tapi kalau pasang itu sekitar Rp 500 ribu. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi yang membantu,” paparnya.
Hingga akhir tahun 2018, rasio elektifikasi Nasional adalah 98,3%, atau lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 yang sebesar 97,5%. “Pemerintah dan PLN sebagai operator berusaha mencapai rasio elektrifikasi 99,9% di tahun ini. Upayanya, terus melanjutkan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, terutama untuk wilayah yang belum terlayani listriknya. Yang lain adalah dengan pemasangan home solar system di daerah-daerah yang sulit, yang terisolir atau terpencil, supaya rasio elektifikasinya tercapai,” terangnya.
(Wap)
