Sidang paripurna DPRD Gresik dengan agenda mendengarkan jawaban bupati. [rokim/bhirawa]
Gresik, Bhirawa
Rapat paripurna jawaban bupati atas Pemandangan Umum (PU) fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Kab Gresik kemarin, beberapa anggota dewan menilai masih datar. Melalui perwakilanya di komisi akan mengupas secara rinci di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atas anggaran belanja, maupun pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Ketua Fraksi PDIP, Mujid Ridwan, jawaban dari bupati masih belum memuaskan. Seperti yang ditanyakan pada PU kemarin, selanjutnya nanti akan di evaluasi lagi melalui komisi. Di komisi dipastikan akan diteliti lagi dengan teliti dan jeli, agar tidak terjadi defisit.
”Sebelum disahkan P-APBD itu harus nol, untuk mencapainya berapa kegiatan yang di nilai tidak pro terhadap rakyat pasti dikepras. Evaluasi pekan depan, yang dilakukan oleh komisi juga akan begitu. Sebab dari DAU dikurangi sebesar Rp16 miliar, sementara yang menjadi gambaran untuk menutup dari pendapatan BPHTB dan sisa dari proyek lelang. Hingga kini kita masih ragu dengan kinerja pemerintah terkait PAD, sebab kesepakatan dari target banyak yang meleset,” ujarnya.
Ditambahkan Mujid Ridwan, melesetnya pencapaian target. Disebabkan karena bupati tidak tegas, terhadap penegakan aturan yang sudah ditetapkan dalam Perda. Padahal dewan sudah melakukan pengawasan dan turun kelapangan untuk membantu, kalau tetap di biarkan maka hal ini akan terus terulang.
Sementara Juru Bicara (Jubir) penyampaian PU F-PPP Mustakim kemarin, bahwa merosotnya target pendapatan menjadi salah satu bukti perencanaan dan pelaksanaan tidak sesuai. Karena itu, harus segera dilakukan evaluasi. Dengan tegas mendesak Bupati agar melakukan perubahan RPJMD, untuk menyelamatkan anggaran daerah. Sebab antara perencanaan dalam RPJMD, dan pelaksanaan penganggaran di dalam APBD tidak sebanding lurus.
Target berdasarkan RPJMD untuk kekuatan APBD tahun 2016, sejatinya sudah diproyeksi sebesar Rp3,04 triliun. Sedangkan tahun 2017 ini, naik menjadi sebesar Rp3,49 triliun, tahun 2018 meningkat ke angka Rp4,05 triliun. Tahun 2019 senilai Rp4,75 triliun, tahun 2020 ditarget Rp5,57 triliun, dan sampai masa akhirnya jabatan duet Sambari-Qosim (SQ) jilid II nanti pada tahun 2021 bisa mencapai Rp6,61 triliun.
Sekarang pemenuhan target APBD ternyata tak sesuai harapan, di pertengahan tahun ini ada penurunan target, dari Rp2,931 triliun menjadi Rp2,778 triliun. Padahal, target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun ini sebesar Rp3,49 triliun.
Terpisah Wakil Bupati Gresik, Moh Qosim membacakan jawaban bupati mengatakan. Bahwa pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait RPJMD, yang sudah ditetapkan beberapa waktu silam. Sesuai dengan usulan dari fraksi PPP untuk melakukan perubahan RPJMD, saat ini telah dilakukan kajian review RPJMD.
PT Gresik Migas dan PT Gresik Samudra saat ini masih belum memberi kontribusi PAD, karena BUMD itu kondisi keuangan masih belum memungkinkan. Dinas kesehatan kenaikan honorarium PNS pelayanan kesehatan konsekuensi pelaksanaan dari permenkes 21 tahun 2016, pada pendidikan terkait dengan adanya sinyalemen pungutan liar akan terus dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemebrian sanksi.
Terjadinya perubahan target BPHTB pada perubahan APBD, lebih dikarenakan faktor regulasi dari pemerintah. Begitu juga target IMB, didasarkan atas potensi yang disesuaikan denagan data izin pemanfaatan ruang dan lokasi yang tetbit sebelumnya. Anggaran BOSDA untuk sekolah swasta sebesar Rp79 miliar lebih, tidak termasuk untuk sekolah swasta tingkat SMA/MA/SMK. Sesuai dengan amanat dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kewenagan di bawah tangung jawab pemerintah provinsi. [kim]
