Dewan Kota Malang Berharap Kinerja Birokrasi Membaik

Kota Malang, Bhirawa
Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, usai memimpin sidang pari purna DPRD Kota Malang, Senin (1/8) kemarin, berharap keberadaan Sekkota yang baru mampu meningkatkan kinerja birokrasi di Kota Malang.
“Pak Cipto Wiyono, mantan Sekkota Malang, sebelum Pak Idrus sudah baik, tetapi saya berharap Pak Idrus ini bisa bekerja lebih baik lagi, sehingga komunikasi kelembagaan ini, makin harmonis,” tutur Arif Wicaksono. Selain itu, dia juga berharap kepada Idrus, mampu menjembatani, dan mengakomudir semua kepentingan, termasuk jalinan kerjasama antara pemkot dengan dewan dan antara birokrasi dilingkungan Pemkot Malang.
“Sekkota memiliki peranan yang sangat vital , makanya dalam membangun Kota Malang, kedepan kita harapkan jadi koordinator yang baik,” imbuh Arif yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang itu.
Menurut dia, hanya dengan koordiansi yang baik, maka Pemkot Malang ini bisa lebih dihargai oleh institusi lainnya. Karena akan terjadi sinergi antar lembaga.
Dia sangat yakin dengan kemampuan Idrus, yang sudah sangat kaya pengalaman di birokrasi. Persoalan persoalan yang perlu peningkatan harus diutamakan. Komunikasi selama ini yang sudah baik perlu peningkatan.
Sementara itu usai dilantik menjadi Sekkota Malang, Idrus langsung melaksanakan tugas pertamanya menghadiri Rapat Paripurna DPRD.
Idrus hadir dalam paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Kota Malang, mendampingi Wali Kota, HM Anton.
Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut dari susunan Paripurna yang dilaksanakan sebelumnya masing-masing penyampaian wali kota, pandangan fraksi dan jawaban Pemkot Malang.
Dalam rapat ini Banggar bependapat jika Ranperda bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya dengan catatan, semua usulan Banggar sebagaimana yang ada dalam rapat sebelumnya harus diperhatikan. DPRD juga memberikan rekomendasi termasuk adanya perbaikan di beberapa persoalan, yang menyangkut rincian Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) agar bisa dijadikan dokumen resmi yang baik dan bisa dijadikan rujukan. [mut]