Dewan Kota Mojokerto Setuju Seragam Gratis

Kota Mojokerto, Bhirawa
Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus bakal mengalokasikan anggaran sekitar Rp9 miliar untuk menggratiskan pembelian seragam siswa sekolah di Kota Mojokerto. Untuk memastikan kebutuhan riil, orang pertama di Pemkot Mojokerto ini memerintahkan Dinas Pendidikan menghitung kebutuhan biaya seragam sekolah setiap tahunnya.
”Kadiknas sudah saya perintahkan untuk menghitung pembelian seragam sekolah. Kalau anggaran kita mampu saya akan gratiskan itu,” kata Wali Kota Masud Yunus, Minggu (6/9) kemarin.
Perkiraan anggaran yang diperlukan untuk pembelian seragam siswa SD hingga SMAN/SMKN sekitar Rp9 miliar. Tim Anggaran sudah rapat. Hasilnya nanti menghitung kekuatan APBD Pemkot Mojokerto.
Wali Kota Masud memaparkan, jika sudah melibatkan seluruh jajarannya kedalam misi ini. Maka Pemkot tinggal melihat apa dasar hukumnya, agar segera bisa diperdakan. Sehingga tahun depan terealisasi.
Sejak lama, Pemkot Mojokerto sudah memberlakukan pendidikan gratis. Mendapat subsidi pemerintah Rp143 ribu per siswa melalui program Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pemkot setempat menunjangnya dengan besaran subsidi Rp96 ribu (SD), Rp143 ribu (SMP), Rp217 (SMA) dan Rp241 ribu (SMK). Selain itu, Pemkot juga melarang semua pungutan sekolah dengan bentuk apapun pada siswa, termasuk buku dan bimbengan belajar.
”Yang saya pikirkan sekarang bagaimana swasta, siswa kota juga gratis. Warga kota yang sekolah dapat bea siswa. Saya yakin itu bisa, dan jika anggaran kita kuat maka wacana ini segera saya aplikasikan,” pungkasnya.
Kebijakan wali kota ini mendapat dukungan dari Komisi III DPRD Kota Mojokerto. Anggota Komisi III, Hardyah Santi mengaku mendukung rencana wali kota itu. Politisi Golkar ini mengaku wacana ini bisa diaplikasikan jadi sebuah kebijakan.
”Saya kira pengadaan seragam ditanggung oleh Pemda itu ide yang luar biasa. Tinggal bagaimana melihat keuangan kita, memungkinkan atau tidak,” cetusnya.
Pengalihan tanggungjawab orang tua wali murid ini, maka bisa dikatakan biaya pendidikan di kota ini 0%. Sehingga, ini yang pertama di Indonesia Pemda menanggung seluruh biaya operasional pendidikan. ”Sehingga tak ada alasan lagi bagi siswa untuk tidak sekolah,” lontar anggota DPRD dua periode ini. [kar]