Suasana hearing di Komisi E DPRD Jatim bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jatim, Senin (11/11) kemarin.
Tak jelas Keberadaannya
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi E DPRD Jatim mempertanyakan keberadaan perpustakaan desa (Perpusdes) di Jatim. Komisi yang membidangi Kesra ini menilai bahwa Perpusdes belum jelas keberadaannya.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Zeiniye dalam hearing bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jatim. “Kami mempertanyakan bentuk perpustakaan desa yang di kelola Pemprov. Selama ini kami belum pernah menjumpainya di daerah,” ungkapnya, Senin (11/11) kemarin.
Dikatakan mantan Ketua DPRD Situbondo ini, selama ini pihaknya belum pernah menjumpai keberadaan Perpusdes. “Saya ini pernah sebagai pimpinan daerah belum pernah bentuknya perpustakaan desa. Kami minta penjelasannya perpustakaan desa yang dikelola Pemprov Jatim,” terangnya.
Sementara itu, wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih justru mempersoalkan anggaran kesekretariatan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jatim hingga Rp9 miliar ini. “Untuk apa anggaran Rp9 miliar ini dibagian Kesekretariatan. Kalau urusan kearsipan bisa dimaklumi, tapi kalau kesekretariatan besar sekali,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jatim Abdul Hamid mengatakan kondisi riil perpustakaan desa perlu diperbaiki. “Saya sudah bilang ke Bu Gubernur untuk melakukan perbaikan khususnya di perpustakaan pondok pesantren,” jelas mantan asisten III Sekdaprov Jatim ini.
Perpustakaan desa yang dikelola Pemprov, sambung Abdul Hamid, bukan membangun perpustakaan desa, melainkan membantu membagikan buku-buku ditingkat desa. “Kami hanya mengkoordinasi pembagian buku-buku lewat PKK di desa. Kami tidak punya perpustakaan desa sendiri,” jelasnya. [geh]
