Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Penutupan akses kargo dari Terminal 1 (T1) ke Terminal 2 (T2) di Bandara Juanda Surabaya yang berlarut-larut disesalkan DPRD Jatim. Lembaga legislatif ini menilai penutupan akses kargo Bandara Juanda akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Jatim menjelang pemberlakukan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PPP Jatim H Musyaffak Noer mengatakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Jatim memerintahkan kepada anggotanya yang duduk di Komisi Bidang Perekonomian dan Perhubungan supaya menyoroti persoalan penutupan terminal kargo di Bandara Juanda yang berlarut-larut.
Sebab jika masalah itu tak segera menemukan solusi dipastikan berdampak buruk bagi Jatim khususnya menyangkut masalah perekonomian dan pelayanan publik. “Saya perintahkan kepada anggota FPPP DPRD Jatim yang menangani bidang perekonomian dan perhubungan supaya mengusulkan ke komisinya masing-masing untuk segara berkoordinasi dengan DPR RI khususnya Komisi I dan Komisi V DPR RI karena upaya yang dilakukan Gubernur Jatim sudah buntu,” ujarnya, Kamis (19/3).
Menurut pria yang juga anggota Komisi C dari Dapil Madura ini, penutupan jalur kargo Bandara Juanda harusnya tidak perlu dilakukan jika TNI AL dan Angkasa Pura Juanda ikut melibatkan Pemprov Jatim, khususnya Gubernur Jatim selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat di Jatim. “Harusnya yang diutamakan itu adalah kepentingan publik, bukan kepentingan yang lain,” ujarnya.
Seperti diketahui, dengan alasan keamanan, Puspenerbal Juanda sejak beberapa waktu lalu menutup jalur kargo Bandara Juanda. Penutupan itu sebenarnya sudah menuai protes dari Pemprov Jatim melalui Gubernur Jatim yang menghubungi langsung Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) hingga Panglima TNI. Tapi sayangnya hingga kini penutupan masih juga terus berlangsung sehingga perekonomian Jatim jadi terganggu.
Sementara itu anggota Komisi C DPRD Jatim Chusainuddin, mengatakan dengan adanya penutupan jalur kargo ini pasti mengganggu pertumbuhan ekonomi di Jatim. Karena saat ini semua pengusaha di Jatim banyak memanfaatkan fasiltas kargo Bandara juanda sebagai salah satu jalur utama untuk mengirimkan barang para pengusaha secara cepat tanpa adanya kemacetan.
“Adanya penutupan terminal kargo di Juanda ini jangan sampai mengganggu hubungan dengan negara lainnya yang saat ini berjalan dengan baik. Pihak TNI AL harus meninjau ulang penutupan bandara jalur kargo tersebut, walaupun Bandara Juanda ini masih terkait dengan area militer tapi karena Bandara Juanda saat ini sudah dijadikan area publik, jadi perlu duduk bersama – bersama antara TNI dan pemerintah untuk memecahkan persoalan ini,” ujar politisi dari Fraksi PKB ini.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Fawaid menuding pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang sangat merugikan kepentingan masyarakat Jatim. Selain masalah pergulaan, yang terakhir adalah penutupan kargo di Bandara Juanda Surabaya.
“Saya terkejut sekali kalau tiba-tiba Panglima TNI menutup terminal kargo Bandara Juanda dengan dalih masuk kawasan militer. Ini tidak masuk akal sekali dan sangat merugikan perekonomian di Jatim. Saya melihat pemerintahan di bawah Presiden Jokowi ini lebih pentingkan angkutan laut daripada angkutan udara,” terangnya.
Politisi asal Gerindra ini mengatakan penutupan tersebut sangat mengganggu roda perdagangan di Jatim khususnya menghadapi MEA 2015. “Seharusnya sebelum melakukan penutupan, Panglima TNI mencarikan solusi yang baik sebagai pengganti kargo. Saya juga curiga ini bentuk penggembosan ekonomi di Jatim yang dilakukan pemerintah pusat,” jelasnya.
“Dalam waktu dekat ini, Komisi B akan memanggil sejumlah pihak terkait seperti Angkasa Pura, Dishub Jatim dan pihak TNI AL untuk mengetahui pasti penyebab penutupan dan solusi tepat yang harus dilakukan agar permasalahan ini tidak terus berlarut-larut,” tegas politisi dari Fraksi Gerindra ini.
Tersendat
Dampak penutupan akses kargo di Bandara Juanda dari Terminal 1 (T1) ke Terminal 2 (T2) ternyata sangat luar biasa. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim memperkirakan jumlah kargo yang tersendat akibat penutupan jalur kargo tersebut tiap hari mencapai 260 ton.
“Kita sangat menyayangkan dengan penutupan itu. Padahal kargo melalui Bandara Juanda merupakan kargo bernilai tinggi dan mengharuskan cepat terkirim,” kata Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi.
Menurut dia, kargo udara jelas berbeda dengan kargo jalur laut maupun darat yang tidak mengharuskan pengiriman dengan cepat. Karenanya, Wahid sangat menyayangkan penutupan yang dilakukan di jalur kargo Bandara Juanda.
Bandara Juanda, kata dia adalah bandara tersibuk nomor dua setelah Bandara Soekarno-Hatta, sehingga apapaun alasannya, penutupan jalur kargo tentu akan merugikan perekonomian masyarakat. Menurut Wahid, akibat penutupan jalur kargo, PT Angkasa Pura kini terpaksa mengalihkan jalur melalui landasan pacu.
Pengalihan inipun hanya bisa dilakukan setelah jam 10 malam atau setelah tidak ada lagi ada jalur penerbangan. “Kalau ada barang yang sudah tiba di Juanda pagi, ya tetap harus menunggu jam 10 malam, sehingga penerbangan pun juga besok paginya, jadi memang sangat merugikan,” ujarnya.
Namun masalahnya, ternyata saat setelah jam 10 malam tidak ada lagi jalur penerbangan karena ada perbaikan runway yang rusak. Diperkirakan perbaikan runway akan selesai akhir Maret ini. Itu artinya setelah runway selesai diperbaiki, jalur penerbangan kembali normal dan ada jadwal penerbangan yang datang pada pukul 00.30 dini hari.
“Kalau runway sudah jadi, mungkin kendaraan kargo bisa lewat landasan pacu setelah jam satu atau dua dini hari. Makanya, kalau ini diteruskan sangat merugikan dan mengganggu perekonomian Jatim. Sebab pada 2014 lalu jumlah kargo yang lewat Bandar Juanda jumlahnya mencapai 97.256 ton. Kalau dirupiahkan nilainya mencapai Rp 1.229, 486 triliun,” pungkasnya. [cty,iib]
