Dewan Soroti Kinerja BPJS

Kota Mojokerto, Bhirawa
DPRD Kota Mojokerto menyoroti kinerja BPJS di Kota Mojokerto. Untuk aktivasi kartu saja membutuhkan tujuh hari kerja. Wakil rakyat dari Komisi III meminta agar pihak penyedia jasa pengobatan ini bisa menjadi jalan tengah kebutuhan kesehatan masyarakat bawah.
”Banyak warga miskin yang mengeluh tak bisa langsung dapat pelayanan kesehatan, setelah daftar sampai kartu aktif lebih dulu,” kata Junaidi Malik, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Kamis (5/3) kemarin.
Kondisi itu, dikatakannya berbeda dengan awal kemunculan BPJS Kesehatan. Kala itu, kartu bisa langsung aktif dan dapat dipakai setelah daftar. Bahkan bisa mengcover biaya pelayanan tiga hari sebelumnya. ”Masyarakat miskin itu biasanya baru daftar kalau sudah kepepet. Namanya saja miskin jadi tak punya uang untuk daftar sejak awal. Lha kalau sudah daftar tapi tak bisa langsung dilayani kan percuma,” ujar politisi PKB ini.
Junaidi juga berharap, pihak BPJS mensosialisasikan aturan baru jika mengeluarkan terobosan terbaru. ”Kalau ada terobosan ya cepat sosialisasinya. Biar masyarakat tahu. Agar masyarakat kecil tak terhambat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat. Sebab selama ini, warga miskin memang mayoritas mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS setelah membutuhkan pengobatan,” tegasnya
Kepala BPJS Mojokerto yang membawahi wilayah Kab/Kota Mojokerto dan Jombang, Debbie Nianta, menuturkan, sesuai ketentuan yang baru, aktivasi kartu tujuh hari setelah pendaftaran itu hanya diberlakukan bagi peserta kelas 1 dan 2.
”Untuk peserta kelas tiga, kartu sudah bisa langsung aktif begitu mendaftar,” tegasnya. Sehingga saat itu juga pemiliknya bisa langsung memperoleh layanan kesehatan gratis. ”Kebijakan ini sebenarnya sudah lama,” tambah Debi. [kar]