Dewan Surabaya Sidak KBS

DPRD Surabaya,Bhirawa
Kebimbangan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang dirasakan oleh Direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS), mendapat perhatian dari DPRD Surabaya. Pagi ini, Selasa (20/01), Komisi B didampingi Ketua DPRD Surabaya Armudji mengunjungi lokasi KBS.
Rombongan wakil rakyat Surabaya ini ditemui Direksi PDTS, termasuk Dirut Ratna Achjuningrum. Kedatangan tersebut untuk melihat fakta pengelolaan aset non tanah yang membuat Direksi PDTS ‘galau’.
Sebab, proses pengelolaan itu belum mendapat lampu hijau dari Walikota Surabaya. Seperti Kandang Bangau, misalnya. Ukuran kandang satwa tersebut sudah tidak layak menampung populasi satwa yang kian bertambah. Jika dibiarkan, dikhawatirkan berdampak satwa menjad stres dan mati.
Sebagian besar pengelolaan kandang satwa avertebrata mengalami hal serupa. Ukuran kandang tidak layak, banyak yang berkarat, serta dapat mempengaruhi kehidupan satwa di dalamnya.
Sementara itu, Komisi B juga melihat dari dekat prasarana rumah sakit satwa di dalam KBS. Di sana kondisi kandang penangkaran juga diketahui sudah berkarat. “Sebenarnya kondisi ini sudah tidak layak,” kata Erwin Tjahyuadi, anggota Komisi B.
Belum dikelolanya aset kandang satwa ini menjadi fakta di lapangan. Sayang, ajakan Komisi B kepada Pemkot Surabaya untuk melihat hal tersebut tidak mendapat tanggapan.
“Kami menyayangkan hal itu. Padahal, undangan untuk turun bersama sudah dilayangkan. Ini agar menjadi masukan bagi pemkot,” keluh Ketua Komisi B Mazlan Mansyur.
Politisi Fraksi PKB ini menambahkan, kondisi ketidaklayakan tersebut menjadi fakta bahwa keseriusan pemkot terhadap kepengelolaan KBS belum maksimal.
Seharusnya, kata Mazlan, kewenangan penuh pengelolaan KBS segera diberikan walikota kepada direksi PDTS. Dengan begitu, perbaikan dan revitalisasi aset non tanah dapat segera diatasi.
Sedangkan, Armudji, Ketua DPRD Surabaya, meminta Komisi B tetap mengawal persoalan ini. “Saya minta agar terus dikawal, terutama agar ada solusi mengenai kondisi KBS,” tegasnya.
Secara terpisah, Ratna Achjuningrum, Direktur Utama PDTS KBS enggan berkomentar banyak terkait kedatangan anggota Komisi B DPRD Surabaya itu. “Biar diketahui kondisinya di lapangan seperti apa,” katanya singkat. [gat]