Dindik Jatim Perjuangkan BOS 11 Sekolah Surabaya

Pemprov Jatim, Bhirawa
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menegaskan pihaknya akan tetap mengupayakan pencairan dana BOS  sekolah yang masih nyantol di triwulan IV ini. Hanya saja, lanjutnya, keputusan masih di tangan pemerintah pusat dan  kalau pun pencairan itu disetujui kemungkinan tetap dicairkan di awal tahun 2016.
“Kami tidak bisa menjamin bisa dicairkan atau tidak. Prinsipnya kita akan terus berjuang agar BOS ini bisa dinikmati seluruh sekolah,” kata Saiful Rahman, Selasa(29/12).
Menambahkan , Saiful Rahman menyebut sebenarnya, jika ada sekolah yang dana BOS-nya nyantol di triwulan I-III bisa dirapel pencairannya menggunakan dana buffer (cadangan). Namun, di akhir tahun ini dana buffer sudah ditutup dan tidak bisa digunakan.
“Setiap tri wulan itu selalu ada penambahan dan pengurangan jumlah sasaran. Itu yang dinamakan dana buffer,” kata Saiful.
Pernyataan Kadindik Jatim ini terkait dengan laporan yang disampaikan Dindik Surabaya mengenai belum cairnya dana BOS triwulan IV sekitar 11 sekolah di Surabaya. Dalam konsulatsinya ke Dindik Jatim kemarin, Sekretaris Dindik Surabaya , Aston Tambunan  ada tujuh Sekolah Dasar dan empat SMP yang belum menerima BOS triwulan IV padahal menerima dana tersebut pada triwulan I sampai III.
“Kami sudah lapor ke provinsi sejak 7 Desember lewat surat tertulis. Tapi baru ini dapat jawaban akan diperjuangkan,” kata dia.
Menurut Aston ke sebelas sekolah tersebut telah mengisi daftar Dapodik , namun diakui sampai sekarang belum ada keterangan apakah sudah sinkron atau belum dengan sisitem di pusat. “Mereka sudah mengisi Dapodik (Data pokok pendidikan). Tapi memang belum ada keterangan sudah sinkron atau belum,” tutur dia.
Terkait pencairan dan sinkronisasi data Dapodik ini, Saiful Rahman menjelaskan lebih lanjut, keputusan pencairan dana BOS ada di pusat. Karena itu, lanjutnya, tanpa ada Surat Keputusan (SK) dari Dirjen Dikdas, SK pembayaran dari gubernur juga tidak bisa diterbitkan.
“SK Dirjen Dikdas itu dasarnya dari Dapodik. Kalau Dapodik tidak tercantum jumlah siswanya, SK Dirjen juga tidak akan terbit,” tutur pria yang juga mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.
Lebih lanjut Saiful mengakui, sistem dalam Dapodik sendiri harus dievaluasi. Sebab, data yang muncul dari Dapodik itu dari sekolah langsung ke pusat tanpa ada verifikasi yang jelas.
“Kita akan cek ulang. Pengisian dapodiknya apa sudah benar, atau memang ada trouble di sistem Dapodik. Sebab, pencairan di daerah lain tidak ada masalah. Hanya Surabaya saja,” pungkas Saiful. [tam]