Dinas Dukcapil Kota Madiun dinilai berhasil membangun zona integritas secara massive hingga mendapatkan predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) itu diserahkan oleh MenPAN RB, Tjahjo Kumolo kepada Kepala Dispendukcapil Kota Madiun, Nono Djatikusumo.
Kota Madiun, Bhirawa
Lagi, Pemkot Madiun kembali berprestasi di tingkat nasional. Setelah menerima penghargaan Top 30 pengelola SP4N LAPOR! 2019, Pemkot Madiun, menerima lagi, penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)Kota Madiun meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam event Apresiasi dan Penganugerahan Pembangunan Zona Integritas Dalam Tata Kelola Pemerintahandi Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12).
Penghargaan bagi instansi, lembaga, dan daerah yang berhasil membangun zona integritas secara massive hingga mendapatkan predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) itu diserahkan oleh MenPAN RB Tjahjo Kumolo yang dihadiri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada Kepala Dispendukcapil Kota Madiun, Nono Djatikusumo.
Kesempatan itu, hadir pula, Wali Kota Madiun H. Maidi, mengatakan, rasa bahagianya.Karena, hal ini tak akan tercapai tanpa kerja keras seluruh staf di lingkungan Pemkot Madiun. Khususnya, Dispendukcapil.
“Teman-teman di OPD dan seluruh bagian di Pemkot Madiun sudah bekerja keras.Alhamdulillah, hari ini usaha itu mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah pusat,”katanya.
Wali Kota juga menyatakan, penghargaan ini bisa diraih juga atas dukungan seluruh lapisan masyarakat di Kota Madiun.Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, maka korupsi di wilayah Kota Madiun dapat diberantas hingga tuntas.
“Karena itu, kami berharap, penghargaan ini dapat dipertahankan oleh Pemkot Madiun.Ada atau tidak ada penghargaan, komitmen memberantas korupsi harus kita tegakkan,”tegasnya.
Sementara itu, Wapres RI, Ma’ruf Amin meminta aparatur sipil negara (ASN) selalu meningkatkan pelayanan yang berintegritas bagi masyarakat.
“Zona integritas di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ke depan cakupannya harus terus diperluas, perubahannya harus semakin inovatif, terutama terhadap unit-unit yang melakukan pelayanan publik langsung kepada masyarakat,” katanya.
Sukses atau tidaknyalanjut Wapres, agenda-agenda pembangunan yang diusung Presiden, akan sangat bergantung kepada keberhasilan reformasi birokrasi dan instansi pemerintah untuk utamanya unit layanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.
Menurut Wapres, peningkatan pelayanan yang berintegritas salah satunya dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi.”Pemerintah harus berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.Melalui transformasi digital, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan berintegritas. ASN yang berintegritas akan memegang teguh prinsip kejujuran, konsistensi, orientasi pelayanan, inovatif, disiplin,” kata Wapres.
Sedang menurut, MenPAN RB, Tjahjo Kumolo, penghargaan diberikan atas pelayanan Pemda yang diberikan kepada masyarakat. “Pengaduan yang cepat tanggap, cepat direspons, cepat ditindaklanjuti dengan perbaikan,” ungkap MenPAN RB.
Dijelaskan, bagi lembaga maupun pemda lainnya yang belum mendapatkan penghargaan, diharapakan agar tetap semangat dan meniru daerah lainnya yang telah mendapatkan penghargaan.
“Sehingga, ke depannya seluruh wilayah di Indonesia memiliki integritas yang sama dalam memerangi korupsi,” tegasnya. [dar]
