Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim kini tengah menyiapkan inovasi baru untuk mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah) Jatim. Namun sayangnya, gebrakan inovasi tersebut masih disimpan belum mau dipublikasikan terlebih dulu. Tapi yang pasti, tujuan dari inovasi tersebut adalah untuk mendongkrak PAD Jatim di 2018.
“Inovasi itu sedang dirancang. Tidak etis kalau saya sebutkan sekarang. Karena melibatkan banyak pihak, diantaranya kepolisian, perbankan dan Jasa Raharja. Kami berusaha setiap tahun selalu ada inovasi, seperti tahun 2017 kita buat inovasi e-Smart Samsat,” kata Kepala Bapenda Provinsi Jatim, Bobby Soemiarsono SH MSi, dikonfirmasi, Kamis (18/1).
Bobby hanya membocorkan, inovasi yang kini sedang digagas adalah mensupport layanan yang sudah ada, berbasis IT (informasi teknologi) dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Menurutnya, masyarakat sebagai wajib pajak harus diberikan kemudahan layanan agar mereka taat membayar pajak tepat waktu.
“Mungkin pertengan tahun 2018 inovasi baru ini bisa dilaunching. Sekarang masih proses teknis dan non teknis. Seperti melihat dan memadukan aturan-aturan yang ada, baik di daerah maupun di pusat agar tidak bertentangan satu dengan yang lainnya,” kata mantan Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim ini.
Bobby menuturkan, banyak inovasi-inovasi baru yang ditelurkan Bapenda Jatim sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Satu diantaranya yang masih baru adalah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. “Di inovasi ini, kita membuat mesin emboser yang kita letakkan di Kantor Pos. Disini masyarakat bisa membayar pajak di Kantor Pos,” terangnya.
Bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil, lanjutnya, sangat terbantu. Sebab keberadaan Kantor Pos hampir disemua kecamatan ada. “Daerah-daerah penggiran yang jauh dari perkotaan banyak yang membayar pajaknya di Kantor Pos. Nah, dengan banyaknya inovasi yang pemprov lakukan, memberikan pilihan masyarakat mau membayar pajak dengan cara yang mana,” ungkapnya.
Pada 2018 ini, Bapenda Jatim ditarget bisa mengumpulkan PAD sebanyak Rp12,750 triliun. Jumlah ini lebih kecil dibanding 2017 karena merupakan APBD murni. “Ini bukan turun, tapi kita melihat triwulan pertama bagaimana. Lihat pembelian kendaraan baru seperti apa. Sebab kita tidak boleh memberikan target tinggi, tapi tidak terealisasi. Jadi target kita adalah target yang bisa diwujudkan, bukan sekadar asumsi,” jelasnya.
Tantangan untuk memenuhi target PAD 2018, kata Bobby, adalah menurunnya penjualan kendaraan bermotor khususnya roda dua. Pada 2016 lalu, penjualan roda dua turun 54 ribu, dan pada 2017 ini diprediksi jauh lebih turun lagi sekitar 60 ibu. Sementara naiknya pembelian kendaraan roda empat belum bisa mengkonversi roda dua.
“Jadi kita harus berhati-hati memberikan jaminan garansi. Banyak hal yang perlu kita waspadai, seperti krus rupiah, bunga kredit, harga minyak dunia. Sementara tahun politik pada 2018 tidak begitu berpengaruh. Karena politik adalah hal yang wajar dilakukan setiap lima tahunan, jadi tidak mengganggu,” katanya. [iib]
