Sekretaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi kanan saat menjadi pembicara salam forum grup diskusi tentang SPBE.
Kalangan dewan pesimis, dengan anggaran yang ada bisa mewujudkan smart city. Karena minimnya anggaran yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gresik, dengan harapan tinggi jauh dari rencana.
Menurut Sekretaris Komisi III Abdullah Hamdi dalam forum grup diskusi (FGD) sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) mengatakan, bahwa minimnya anggaran smart city yang ada. Dengan harapan yang wah begitu tinggi, kiranya sulit program itu bisa segera berjalan sesuai yang di harapakan.
“Sekarang saja anggaran di Kominfo tidak sampai 10 persen, anggaran bidang Bina Marga PU. Bagaimana bisa mewujudkan pemerintahan yang smart, padahal untuk mewujudkan smart city, diperlukan banyak persiapan.” ujar Hamdi.
Program besar akan menjadi evaluasi bersama nantinya oleh dewan, baik terkait perencanaan dan kegiatan. Tahapan selanjutnya, bisa dilakukan melalui rapat dengan OPD terkait. Kok bisa, membuat anggaran yang minim.
Ditambahkan Hamdi, bahwa SPBE ini masih tahap awal menuju smart city. Ini saja masih belum maksimal, akan terus mendorong peningkatan anggaran untuk mewujudkan smart city.
Sebab, di era revolusi industri 4.0 seluruh kerja pemerintahan harus berbasis elektronik. Supaya bisa efisien dan efektif, dalam melayani masyarakat.
Sementara Kepala Diskominfo Kabupaten Gresik Budi Raharjo mengatakan, bahwa pihaknya terus mempersiapkan rencana mewujudkan smart city.
Tahap awal ini, memang fokus pada penerapan SPBE. Proses menuju smart city masih sangat panjang, mulai perangkat elektronik, SDM hingga sinkronikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Nanti terkait realisasinya, akan dilakukan bertahap menyesuaikan anggaran. Sesuai arahan pak bupati, saat ini kami fokus melakukan sinkronisasi perangkat elektronik dalam satu aplikasi Gresikpedia,” ungkapnya. [kim]
