Demo ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ponorogo Peduli Demokrasi berlangsung damai dan kondusif. Senada dengan demo di daerah lain, secara umum mahasiswa Ponorogo berdemo menolak RUU KUHP.
Ponorogo, Bhirawa
DPRD Ponorogo menyetujui tuntutan mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Kantor DPRD Ponorogo, Rabu (25/09). Unsur pimpinan DPRD Ponorogo berikut fraksi menandatangani surat persetujuan dengan perwakilan mahasiswa.
“Kami DPRD Ponorogo menyetujui empat tuntutan mahasiswa. Semua pimpinan DPRD Ponorogo dan perwakilan fraksi sepakat untuk menandatangi surat persetujuan. Surat tersebut akan kami kirimkan kepada DPR RI dan Presiden RI,” terang Pimpinan Sementara DPRD Ponorogo, Sunarto.
Demo ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ponorogo Peduli Demokrasi berlangsung damai dan kondusif. Senada dengan demo di daerah lain, secara umum mahasiswa Ponorogo berdemo menolak RUU KUHP. Selain itu, mahasiswa juga menuntut adanya penuntasan kasus kebakaran hutan, kasus rasisme, dan perdamaian Papua.
“Khususnya, kami punya empat tuntutan yaitu peninjauan RUU KUHP, mengusut kasus kebakaran hutan, menolak diskriminasi dan rasisme, dan upaya perdamaian di Papua,” jelas M. Amrullah Iqbal, Koordinator Aliansi Mahasiswa Ponorogo Peduli Demokrasi.
“Tuntutan kami telah disetujui dan ditandatangani oleh DPRD Ponorogo. Dan akan diteruskan ke pusat,” tambahnya. Lebih lanjut, Iqbal mengatakan, jika Pemerintah masih tidak merespon tuntutan mereka, Aliansi Mahasiswa Ponorogo akan berdemo lagi dengan massa yang lebih banyak.
“Kami beri waktu 7 x 24 jam, jika tidak ada respon, kami akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi untuk berdemo,” ujar Iqbal. Demonstrasi kali ini merupakan aksi gabungan mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi di Ponorogo dan Madiun, di antaranya yaitu IAIN Ponorogo, STIKES Ponorogo, Akafarma Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan Universitas PGRI Madiun. [yan]
