DPRD Susun Prioritas Pembahasan Ranperda Tahun 2020

Trenggalek, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan OPD dan Bagian Hukum Setda. Di Aula DPRD Kabupaten Trenggalek. Rabu (18/3/2020).
Rakor dipimpin langsung Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam dan didampingi Wakil Ketua DPRD Doding Rahmadi, Arik Sriwahyuni dan anggota DPRD. Nampak hadir Sekertaris Daerah Kabupaten Trenggalek (Setda) Joko Irianto dan Bagian Hukum Setda Trenggalek—Sri Agustiani.
Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi berkaitan dengan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Prioritas yang akan di tindaklanjuti pada pembahasan tahapan pertama dari 25 Ranperda.
Dalam rakor tersebut juga terungkap bahwa pada tahun 2020 ini sedikitnya ada 25 Ranperda yang akan digodok DPRD Trenggalek. Namun ada 10 Ranperda yang harus segera ditindaklanjuti terlebih dahulu.
Samsul Anam Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek mengatakan bahwa hari ini kita laksanakan Rakor dengan pimpinan DPRD terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) kabupaten Trenggalek.
“Banyak Perda yang harus segera diselesaikan diantaranya yang utama Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dan penggabungan antara BPR Jualita dan BPR Prima yang harus Segera kita selesaikan,” ucap Samsul usai memimpin rapat.
Dari 10 Ranperda yang masuk skala prioritas akan segera dibahas walaupun dalam masa lockdown ( pembatasan sosial) karena akan sekaligus membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Bupati Tahun 2019.
“Tadi ada keputusan bersama maka pada tanggal 26 maret mendekati masa lockdown akan dilaksanakan rapat paripurna untuk membahas 10 Ranperda dan LKPJ APBD Bupati Tahun 2019,” tuturnya.
Ditambahkan Samsul Tahun 2020 ini ada sekitar 25 Ranperda sedangkan di tahapan pertama akan membahas 10 Ranperda.
“Di kuartal pertama kita akan membahas 10 Ranperda, yang mana 5 diantaranya usulan dari DPRD dan yang 5 lagi usulan dari Bupati,” ujarnya. [wek]