Trenggalek, Bhirawa
Satu persatu tahapan pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Trenggalek 20143 terus dilakukan DPRD. Sabtu (8/8) yang lalu misalnya, DPRD Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian padanganan umum faksi terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek 2014.
Dalam kesempatan tersebut, rapat paripurna jelang massa akhir tugas DPRD periode 2009-2014, dipimpin langsung ketua DPRD Drs Hari Langgeng Wiyono didampingi seluruh unsur pimpinan, yakni H Samsul Anam SE MM Mhum, Hj Miklasiati SE MM serta Lamudji SPd MM. Tentu saja seluruh anggota DPRD Trenggalek yang terhormat.
Sementara itu dari pihak eksekutif, rapat paripurna yang digelar dihadiri langsung Bupati Trenggalek Dr Ir Mulyadi Wr didampingi Wakil Bupati Kholiq. Sejumlah unsur Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) seperti Kapolres Trenggalek AKBP Denny Setya Nugraha Nasution SIK, Kajari Trengalek Adianto SH Mhum, Komandan Kodim 0806 Trenggalek Letkol Arh M Zaeni.
Sesuai agenda, satu persatu fraksi yang ada di DPRD Trenggalek mulai dari Fraksi PDIP, PKB, Karya Nasional, Demokrat, PKS serta APRI menyampaikan pandangannya tentang APBD Perubahan Kabupaten Trenggalek 2014 yang kemudian masuk dalam tahap pembahasan.
Salah satunya dari Fraksi Karya Nasional. Arik Sri Wahyuni yang ditunjuk sebagai juru bicara fraksi menyampaikan, ada beberapa hal wajib diperhatikan dalam tahapan perencanaan anggaran Kabupaten Trenggalek. Salah satunya efisiensi serta maksimalisasi anggaran. Lebih dari itu, Arik Sri Wahyuni mengatakan anggaran Kabupaten Trenggalek 2014 yang masuk dalam APBD-P harus tepat sasaran. Artinya, penganggaran harus benar-benar pada bidang yang saat ini dibutuhkan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Selain juga pertimbangan skala prioritas.
“Kami itu itu yang terpenting.Tidak lantas kurang mengena dimasyarakat,” jelas Arik.
Pun dengan juru bicara yang ditunjuk masing-masing fraksi. Mereka menyoroti tentan sisa lebih pengunaan anggaran(SILPA) Kabupaten Trenggalek 2014 dari APBD induk yang dinilai masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menunjukan bahwa kinerja pemerintahan yang ada saat ini kurang maksimal. Selain itu juga menunjukan lemahnya perencanaan hingga berakhir pada tidak terlaksanana sejumlah program yang sebelum direncanakan. [adi]
Keterangan Foto : Sejumlah anggota DPRD Trenggalek hadir dalam paripurna.
