Penyampaian Pandangan Umum Fraksi
Trenggalek,Bhirawa
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi fraksi terhadap Ranperda laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Trenggalek Tahun anggaran 2014 dilaksanakan di gedung Graha Paripurna DPRD Trenggalek pada Selasa 16/06 2015.
Dalam sidang Paripurna kali ini Banyak Fraksi mengkritisi terkait beberapa laporan pertanggungjawaban yang di sampaikan Bupati Trenggalek baik laporan kinerja maupun laporan penggunaan anggaran.
Sumarno dari Fraksi demokrat mengkritisi laporan pertanggungjawaban Bupati utamanya terkait kinerja inspektorat yang dinilai sangat lemah dalam mengkritisi atas keuangan Daerah.
Banyaknya silpa itu mengindikasikan adanya banyak faktor, maka fraksi demokrat mengharap kepada bupati agar menjelaskan hal dimaksud. Adanya pembangunan bendungan Nglinggis, diakhir kepemimpinan Mulyadi Wr,MMT menyisakan permasalahan yang saat ini belum menemukan jalan keluar terutama terkait pembebasan lahan.
Jumakir juru bicara Partai Gerindra yang juga menyampaikan beberapa poin kritikan terhadap laporan Bupati, namun ada satu point terutama terkait nota anggaran APBD yang dinilai dan setelah ditelaah secara maksimal dari sisi pendapatan, belum berjalan sesuai rencana yang ada.
Sementara itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga menyampaikan hal yang sama seperti yang di sampaikan Juru Bicara Partai Gereindra.
Banyaknya silpa mengindikasikan bahwa pemerintah belum optimal dalam membangun daerah hingga banyak pembangunan yang tidak dilaksanakan.
Terkait pajak juga memohon penjelasan kareana dari sisi pendapatan, pemerintah belum optimal. Dari sisi belanja negara juga tak luput dari pengamatan anggota dewan, menurutnya dalam LKPJ Bupati Tahun 2014, banyak anggaran yang tidak terserap secara maksimal.
Sehingga diagenda rapat paripurna depan, Bupati wajib untuk memberikan penjelasan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam paparannya juga mempertanyakan hal yang hampir sama terutama terkait pembangunan yang saat ini banyak yang belum optimal. Terutama terkait temuan yang disampaikan oleh BPK untuk kabupaten Trenggalek wajar tanpa pengecualian.
Fraksi PDIP dalam paripurna kali ini juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi PDAU, kalau menang kinerjanya kurang menguntungkan maka Fraksi PDIP mengharap kepada Pemda, bila tidak ada untungya maka lebih baik PDAU ditutup saja.(wek*)
