Ketua Komisi B DPRD Tuban, Karjo.
Kab.Tuban, Bhirawa.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban dalam hal ini Komsi B akan memanggil perusahaan-perusahaan yang higga saat ini belum melaporkan realisasi Corporate Social Responsibilty (CSR) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban terhitung sejak 2014 sampai dengan 2017.
Hal ini sepertri yang disampikan oleh Ketua Komisi B DPRD Tuban, Karjo bahwa pihaknya akan akan memanggil seluruh perusahaan yang tidak melaporkan program CSR nya kepada Pemkab Tuban, yang mana CSR yang merupakan kewajiban dari perusahaan tersebut seharusnya secara rutin dilaporkan kepada Pemkab Tuban, namun pada kenyataannya, dari 66 perusahaan yang ada di Tuban hanya tercatat 20 perusahaan yang telah melaporkan.
“Melaporkan CSR perusahan ke pemerintah menjadi penting karena wujud sinergitas antara Pemkab dan perusahan, itu sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan kami akan panggil perusahan yang tidak mau melaporkan CSR ke Pemkab Tuban,” kata terang Karjo.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai, wujud sinergitas antara Pemkab Tuban dan perusahaan ini harus kita tekankan. Selain pelaku industri (perusahan), Komisi B juga akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, kemudian didudukan bersama yang nantinya akan muncul solusi bersama.
“Saya akan dudukan bareng OPD dan perusahan yang tidak melapor, membahas pokok permasalahan dan kita cari solusi bersama,” terang mantan Ketua DPC PDIP Tuban ini.
Sebelumnya, Bupati dibuat geram dengan banyaknya perusahaan di Bumi Wali yang tidak melaporkan CSR nya, di tahun 2017 saja ada sekitar 58 perusahaan yang tidak melaporkan dan sosial kewajibannya itu ke Pemkab Tuban. Praktis hal ini menyulitkan PemkabTuban dalam monitoring program yang semestinya berkelanjutan.
“Sampai bulan Mei ini catatan yang saya pegang baru delapan perusahaan yang melaporkan CSR-nya,” ujar Bupati Fathul Huda.
Tidak tertibnya adminitrasi 58 perusahaan tersebut, diakuinya menambah beban Pemkab. Seharusnya kalau data CSR jelas, tentu mudah mensinergikan dengan program Pemkab dalam pengentasan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2017, menyebutkan angka kemiskinan Tuban naik menjadi 17 persen. Padahal tahun sebelumnya hanya 16 persen.
“Apa ada yang salah dengan program CSR, karena temuan di lapangan kantong kemiskinan masih banyak di sekitar perusahaan,” jelasnya.
Menyikapi kenaikan angka kemiskinan, Bupati Fathul Huda tidak main-main. Secara langsung awak media juga ditugasi untuk membantu mengawasi dan melaporkannya kepada Pemkab apabila diketahui ada warga yang jauh di bawah garis kemiskinan.
“Tolong dibantu untuk mengawasi, laporkan saja dan akan saya datangi langsung,” Pinta Bupati Huda . (Hud)
