Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso memimpin rapat TPID Kamis (20/1) kemarin.
Ekonomi Kota Malang diyakini akan terus membaik dalam beberapa waktu kedepan. Ini terlihat dari geliat perekonomian masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (Kpw. BI) Malang, Azka Subhan Aminurridho mengatakan, selama tiga tahun ke depan, tingkat inflasi ditargetkan berada di angka plus minus tiga.
Menurut pria yang juga wakil ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang itu, meski Kota Malang notabene bukan daerah penghasil dari sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. “Jika para pihak dalam TPID bersinergi dengan baik, maka tidak akan terjadi lonjakan harga,” kata dia.
Di sisi lain, lanjut dia dia, pasar murah menjadi langkah terakhir ketika terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi dari kebutuhan pokok masyarakat tersebut. “Bagaimana Kota Malang bisa menyeimbangkan sebagai kota bukan produsen di bidang pertanian, peternakan dan harus mencukupi kebutuhan komoditas tersebut. Kota Malang juga harus bisa menjaga ketersediaan kebutuhan barang jadi lainnya agar inflasi terkendali dengan baik,” terang Azka.
Tingkat inflasi di suatu daerah trendah atau bahkan tinggi, maka akan berdampak kurang baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas daerah. Sehingga kata dia, inflasi harus terkendali dengan baik agar tercipta suasana yang kondusif serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, daging, telur, gula, beras, dan cabe harus dalam posisi harga stabil atau sesuai harga pasar, selalu menjadi pemicu terjadinya inflasi. Secara khusus, sejumlah persoalan menjadi pembahasan pokok dalam rapat koordinasi penyusunan roadmap pengendalian inflasi Kota Malang tahun 2022-2024 yang digelar oleh TPID Kota Malang, Rabu (19/1) kemarin.
Sementara itu, sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso,ST., MT mengatakan, ada empat faktor yang dapat mengendalikan inflasi dengan baik. Empat faktor yang dikenal dengan sebutan 4K yang dimaksud, yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif. “Berbagai elemen yang ada dalam TPID, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perum Bulog, Pertamina, dan Dinas Perhubungan harus saling menguatkan,” imbuh terang Erik.
Ia menyampaikan jangan sampai terjadi replikasi kinerja dan atau bahkan tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Elemen yang ada dalam TPID harus saling mengisi dan menguatkan.[mut.ca]
