Prabowo yang ditemani para pengawalnya itu menyambangi Stadion GBK pukul 14.50 WIB, Kamis (1/5/2014).
(Peringatan Hari Buruh)
Jakarta, Bhirawa
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) FX Arief Poyuono menyatakan bahwa Partai Gerindra sejak tahun 2009 telah berkomitmen untuk mencabut sistem kerja kontrak atau’outsourcing’.]
Artinya jika Prabowo Subianto yang diusung Gerindra sebagai calon presiden diberi amanat oleh rakyat untuk memimpin negeri ini maka sistem kerja outsourcing akan dihapuskan. Pilpres kali ini akan menjadi harapan besar dari kaum buruh kepada Bapak Prabowo Subianto, kata Arief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (1/5) kemarin.
Arief juga mengatakan Gerindra menolak upah murah diberlakukan pada buruh. Pihaknya berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Sayangnya banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Partai Gerindra pada hari buruh ini ingin meningkatkan upah buruh secara layak dengan cara menaikkan 60 komponen hidup layak (KHL) menjadi 80 komponen KHL pada tahun 2015, katanya. Selain itu, kata dia, Gerindra juga akan memperjuangkan Undang-undang Keperawatan yang masih belum rampung. Pihaknya tidak akan menunda-nunda lagi karena profesi kesehatan adalah bidang yang sangat penting, oleh karena itu harus dilindungi dengan Undang-undang. Terlebih lagi Gerindra mendapatkan kursi yang cukup banyak di DPR.
Bicara Hari Buruh, kata Arief, tidak hanya bicara mengenai pekerja di sektor manufaktur dan industri lainnya, tetapi juga bicara mengenai tenaga honorer di seluruh Indonesia. Gerindra akan meningkatkan honor dari pegawai Pemda dan guru honorer di seluruh Indonesia. Guru honorer di daerah banyak yang hanya digaji Rp. 150 ribu perbulan.
“Bagaimana pendidikan akan maju jika honor tenaga pengajar hanya sebanyak itu. Gerindra akan meningkatkan gaji tenaga honorer hingga Rp1 juta. Kunci dari kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah pendidikan, oleh karena itu pihaknya akan memperjuangkan hal tersebut,” tutur Arief.
Arief juga menyoroti mengenai permasalahan privatisasi BUMN, dimana Gerindra menolak privatisasi BUMN dalam bentuk apapun. BUMN adalah motor perekonomian dari suatu negara.
“Dengan BUMN itulah negara bisa berperan di dalam pasar untuk menghadapi globalisasi, oleh karena itu tidak seharusnya BUMN diprivatisasi dan dijual kepada asing,” ujarnya.
Akibat penjualan aset asing serta privatisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah yang menderita adalah rakyat. Negara belakangan ini sangat berpihak kepada impor, sebagai contoh impor padi dilakukan karena produksi petani lokal menurun karena kurangnya pasokan pupuk, pasokan pupuk berkurang karena pabriknya kekurangan pasokan gas, pasokan gas berkurang karena dijual kepada pihak asing. [ant]
