Penyerahan SK dan Pembekalan CPNS Formasi Tahun 2013 di Lingkungan Pemprov Jatim
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berkeinginan agar para CPNS yang baru mendapatkan SK (Surat Keputusan) Pengangkatan, dapat menjadi pelopor atau teladan dalam mengembangkan etika pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan hal itu, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas yang ditandatangani para CPNS.
Penandatanganan Pakta Integritas ini dilakukan secara simbolis saat Penyerahan SK dan Pembekalan CPNS Formasi Tahun 2013 di Lingkungan Pemprov Jatim, di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Selasa (6/5). Sebelum penandatanganan, perwakilan CPNS juga membacakan Pakta Integritas yang diikuti seluruh CPNS.
Menurut Gubernur Soekarwo, adanya kecanggihan teknologi, SDM yang profesional serta keahlian yang sesuai dibidangnya menjadi tolok ukur dalam instansi pemerintah. Ini adalah tantangan dan tugas yang berat namun mulia, karena menyangkut SDM yang merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan jauh dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Pakde Karwo-sapaan lekat Soekarwo, berpesan, agar bisa meraih kesuksesan para CPNS harus memiliki empat hal. Yaitu, kebahagiaan fisik, kebahagiaan intelektual, kebahagiaan etika/norma dan yang terpenting kebahagiaan spiritual.
“Seseorang yang memiliki segalanya tidak akan sukses jika tidak ditunjang dengan kedekatan dengan Tuhannya. Apalagi para CPNS telah berjanji sesuai yang tertuang pada Pakta Integritas,” kata mantan Sekdaprov Jatim ini.
Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo juga menekankan sikap netral yang harus dimiliki setiap CPNS. Sebab netralitas PNS dalam berpolitik merupakan rohnya reformasi birokrasi. Bahkan, untuk mempertegas netralitas ini, dalam waktu dekat dirinya akan menerbitkan SE (Surat Edaran) mengenai netralitas birokrasi sebelum pelaksanaan pemilihan presiden.
“Surat ini nantinya akan ditujukan kepada seluruh bupati/wali kota, termasuk sekda se-Jatim. Para pejabat juga wajib menyosialisasikan kepada seluruh CPNS baru yang ditempatkan di masing-masing instansinya terkait masalah netralitas, apalagi mendekati pemilu presiden (pilpres),” ungkapnya.
Selain netralitas, menurutnya, pembinaan disiplin pegawai harus ditekankan juga. Karena pembinaan disiplin bukan hanya sekedar tentang peraturan, kewajiban dan larangan, tapi juga harus memperhatikan budaya, lingkungan dan mentalitas pegawai. Penegakan disiplin patut mendapat perhatian lebih serius dari semua pihak. Sebab jika seorang pegawai melakukan pelanggaran tidak segera mendapat sanksi, maka ibarat penyakit menular yang dapat menyebar pada lingkungannya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto menambahkan, tujuan diselenggarakan Penyerahan SK dan Pembekalan CPNS Formasi Tahun 2013, adalah membantu memudahkan CPNS dengan lingkungan kerja baru yang akan dihadapi. Sehingga mereka bisa segera memulai pekerjaan baru sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki.
Pemprov Jatim mendapat tambahan alokasi formasi CPNS tahun 2013 sebanyak 585 orang, terdiri dari 351 orang tenaga kesehatan dan 234 orang tenaga teknis. Tetapi dari jumlah ini hanya terisi 559 orang, dengan rincian 336 orang tenaga kesehatan dan 233 orang tenaga teknis. Setelah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada satu orang yang tidak memenuhi administrasi, karena usia belum mencapai 18 tahun saat mendaftar CPNS, sehingga total yang diterima 558 CPNS.
“Formasi yang tidak terisi dikarenakan tidak adanya pendaftar, misalnya untuk formasi dokter spesialis dan penerjemah bahasa mandarin. Selain itu, tidak memenuhinya passing grade peserta tes CPNS, seperti pekerja sosial luar biasa. Dan adanya peserta yang mengundurkan diri, sementara penggantinya tidak memenuhi passing grade seperti terapis wicara,” pungkasnya.
Harus Ditempatkan Sesuai Kompetensi
Agar semua CPNS yang baru dapat SK (Surat Keputusan) Pengangkatan ini dapat bekerja secara maksimal, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi meminta kepada SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang telah ditunjuk untuk menempatkan CPNS sesuai kompetensi dan formasinya.
“Saya pesan betul kepada Pak Sekretaris (sekretaris SKPD) untuk menempatkan CPNS ini sesuai bidangnya. Jangan sampai dokter atau perawat ditempatkan untuk membuat surat laporan, seorang akuntan ditempatkan dibagian surat menyurat. Kalau seorang akuntan yang ditempatkan yang berhubungan dengan akuntasi. Jadi sesuai porsinya,” pintanya.
Menurut dia, 558 CPNS yang telah menerima SK tersebut adalah orang pilihan yang berhasil masuk dalam keluarga besar Pemprov Jatim. Sebab saat rekrutmen ada 32 ribu orang yang mendaftar dan terpilih 558 CPNS. Itu artinya 558 CPNS ini orang pilihan yang berhasil melalui berbagai proses seleksi ketat.
“Dalam rekrutmen ini yang diterima jadi CPNS pemprov sebanyak 60 persennya adalah wanita. Untuk itu, saya berpesan juga agar jangan sering-sering hamil. Sebab kalau sering-sering hamil nanti akan repot juga dan mengganggu kinerja. Dua anak cukup saja. Jangan sampai melahirkan sampai lima kali,” tandasnya. [iib]
