Gubernur Jatim Larang Ormas Sweeeping Selama Ramadan

Pemprov Jatim, Bhirawa
Tak hanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang melarang organisasi masyarakat (ormas) melakukan sweeping selama Ramadan, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo juga mengeluarkan kebijakan yang sama. Larangan orang nomor satu di Jatim ini dikeluarkan untuk menjaga agar kegiatan puasa bagi umat muslim tidak terganggu.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda mengimbau jangan sampai terjadi sweeping yang bisa mengakibatkan keresahan di masyarakat. Biarkan ibadah puasanya lancar tidak terjadi sweeping yang identik dengan kekerasan,” jelas Gubernur Soekarwo ditemui di Gedung Negara Grahadi, Senin (15/6).
Menurut Gubernur Soekarwo, jika memang ada permasalahan terkait dengan bulan suci Ramadan ini hendaknya diselesaikan secara baik-baik, bukan dengan cara sweeping. “Semuanya bisa dibicarakan baik-baik, tidak perlu ada sweeping apalagi mengarah pada kekerasan, itu tidak baik,” ungkap Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo.
Mantan Sekdaprov Jatim itu juga mengaku, sudah meminta Kapolda Jatim untuk memberi peringatan kepada jajaran kepolisian di kabupaten/kota se-Jatim untuk mencegah agar tidak terjadi sweeping. “Secara fungsional memang ini tugas kepolisian baik Polda maupun jajaran di bawahnya, jadi pemprov tidak perlu membuat surat edaran untuk masalah ini,” ungkapnya.
Seperti tahun-tahun lalu, menjelang atau bahkan saat Ramadan sering terjadi sweeping yang dilakukan oleh beberapa ormas yang dengan paksa dan kekerasan berusaha melakukan razia kepada beberapa tempat hiburan maupun swalayan yang menjual minuman keras. Hal ini mengakibatkan keresahan masyarakat meskipun razia atau sweeping itu mengatasnamakan kekhusukan bulan Ramadan.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti juga melarang ada sweeping yang dilakukan para ormas. Bahkan Kapolri menegaskan akan mengambil tindakan tegas jika tetap ada ormas yang melakukan sweeping.
“Tidak boleh ada sweeping oleh ormas. Kalau ada, akan saya tindak tegas. Ormas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan sweeping,” ungkap Kapolri saat menjadi pembicara dalam acara simposium nasional dan peluncuran buku di Universitas Jember pekan lalu. [iib]