Dr. H. Soekarwo (Gubernur Jawa Timur) saat bertandang di Kabupaten Tuban.
Tuban, Bhirawa
Mulai tahun 2017, seluruh Bupati/Wali Kota di Jawa Timur mengalokasikan sebagian dana Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Badan Perkreditan Rakyat (BPR) oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur, Dr.H. Soekarwo.
Permintaan Pakde Karwo ini karena selam ini BPR dirasa lebih strategis, dan efektif untuk menumbuhkan potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah. “Sebagian APBD harus dialokasikan ke suku bunga,” pinta Gubernur Jatim kemarin (11/5) waktu bertandang di Bumi Wali Tuban.
Gubernur yang juga ketua Partai Demokrat Jawa Timur ini juga menilai, miliaran APBD separuhnya lebih potensial dialokasikan ke suku bunga, dengan bunga sangat murah kisaran 6 persen sampai 8 persen. Hal itu berbeda apabila dialokasikan di Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten (Pemkab), lambat laun akan habis tanpa perkembangan.
Pakde Karwo mengkakulasi apabila dalam empat bulan diberlakukan, UMKM daerah di Jatim akan mampu berkompetisi dengan UMKM di Jawa Tengah, maupun Bali. Sebab, ongkos trasportasi murah menyebabkan pelaku UMKM tidak merugi. “Terpenting potensi perempuan harus diberdayakan,” imbuhnya.
Alasannya peranan perempuan tidak terlepas dari nilai gotong royong. Sehingga ketika usaha kecil di pegang perempuan dipastikan cepat berkembang, lantaran memiliki sifat gemi, setiti, lan ati-ati.
Pakde Karwo yang sudah dua kali menajabat sebagi orang nomor satu di Jawa Timur ini berpesan, sejak bulan Februari 2016 lalu, setiap pimpinan daerah di Jatim harus merealisasikan 4 hal. Pertama, harus memperbarui kualitas Tenaga Kerja (Naker) sebagian di bidang pertanian desa untuk diarahkan ke industri primer dan skunder. Intinya jangan menjual hasil panen secara langsung, tetapi lebih baik diolah terlebih dahulu. “Serupa jangan jualan pisang tetapi jualan kripik pisangnya,” pesannya.
Kedua, membenahi program di Sekolah Menegah Kejuruan (SMK), ketiga Bupati/Walikota harus mendorong insdustri kecil perempuan, dan keempat memprioritaskan infrastruktur pedesaan, sehingga ongkos beban transportasi hasil pertanian tidak selalu menjadi beban petani.
Pakde Karwo menargetkan tahun 2017 UMKM di Jatim siap tempur dengan Negara Asia. Sebab saat ini perkembangan ekspor impor Jatim, lebih unggul dibandingkan Negara Malaysia, dan Singapura. “Saat ini ekspor impor Jatim surplus sebesar Rp 257 juta dolar,” jelasnya.
Sedangkan ekspor impor antar pulau mencapai Rp312 triliun, dan tahun depan dipastikan ada dana sebesar Rp120 triliun yang dinikmati masyarakat Jatim. Meskipun demikian, ada dampak negatif dari tingginya kemampuan membeli masyarakat Jatim. Salah satunya seluruh ruas jalan Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten akan semakin macet. “Hal demikian harus diantisipasi oleh seluruh satuan keamanan,” tandasnya.
Apabila dilihat dari sisi ekonomi ada dampak positifnya, sebab tahun ini pertumbuhan ekonomi provinsi meningkat menjadi 5,34%, dari angka 5,01% di tahun 2015 lalu. Sehingga rata-rata perkembangan ekonomi kisaran 5,6% sampai 5,8%.
Semantara itu, Bupati Tuban H. Fathul Huda kecewa dengan pihak perbankan yang kurang berperan membantu peternak dalam urusan kredit usaha, sementara untuk menyukseskan program swasembada daging, terutama daging sapi menunjukkan gairah positif. Bupati Tuban, H. Fatkhul Huda mengungkapkan kekecewaannya tersebut lantaran pertumbuhan populasi sapi di Kabupatren Tuban yang meningkat namun tidak dibarengi ketersediaan modal pembiayaan.
Disebutkan populasi sapi di Tuban saat ini mencapai kurang lebih 324.000. Dibanding tahun 2014, dari data yang dapat dihimpun Bhirawa mencatat 23.992 populasi sapi di seluruh kecamatan di Tuban. Hal ini Tak pelak selisih pertumbuhan populasi cukup signifikan tersebut menjadikan Tuban menempati nomor urut dua di Jawa Timur urusan swasembada daging. “Saya kecewa kerjasama dengan Bang Indonesia (BI) atau melalui perbankan belum ada manfaat. Bantuan kredit masih minim,” kata Bupati.
Padahal, kata Bupati Huda, sudah direncanakan untuk mengurangi populsi sapi dapat menyiasati pada sistem potong. Sapi boleh dipotong minimal dengan berat 500 kilogram. “Kalau sebelum 500 kilogram sudah dipotong, butuh pembiayaan-pembiayaan ekstra,” pungkas Bupati Tuban ini. [hud]
