Nurwiyatno
Surabaya, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo akhirnya membuka tabir Pj (Penjabat) empat daerah yang masa kepala daerahnya akan berakhir. Salah satunya adalah Pj Surabaya.
Secara blak-blakan ditegaskan jika Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno, Pj Kab Gresik Akmal Budianto dan Pj Kab Jember Supaad dan Pj Kab Situbondo Zainal Muhtadin.
Dia berharap dalam waktu dekat ini keputusan Mendagri sudah turun. Mengingat di empat wilayah tersebut masa akhir jabatan kepala daerah akan berakhir antara Agustus sampai September.
“Sesuai aturan, satu bulan sebelum masa jabatan habis harus sudah ada Pj. Dan kami sudah mengirim nama-nama di antaranya Surabaya, Jember, situbondo dan Gresik ke Mendagri. Diharapkan dalam waktu dekat ini rekomendasi sudah turun,”tegas Pakde Karwo yang ditemui usai acara Pertemuan Kerja Paguyuban Rektor se-Jatim di Bank Jatim, Rabu (5/8).
Diakui mantan Sekdaprov Jatim ini jika sesuai aturan masing-masing kab/kota diusulkan tiga nama. Namun dari nama-nama tersebut ada yang diprioritaskan. Seperti Surabaya lebih pada nama Nurwiyatno (Kepala Itwilprov), Gresik pada Akmal Budiono (Kepala Badiklat), Supaad (Kadis Pengairan) untuk Jember dan Situbondo adalah Zaenal Makarim (Kepala Bakesbangpol). “Yang jelas kami berharap yang prioritas yang disetujui oleh Mendagri. Dan kalau ditotal sudah ada 13 nama yang telah kami kirimkan, namun baru lima yang turun,”tegas Pakde Karwo, panggilan karibnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Purnomo menegaskan meski Pj merupakan kewenangan gubernur untuk mengisi kekosongan kepala daerah, namun Pj tidak boleh semena-semena. Karena seluruh kebijakan yang bersifat strategis tetap harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan ke gubernur. Karenanya dia menilai terlalu berlebihan jika ada tudingan jika dipimpin Pj, maka program pembangunan kota akan amburadul. “Artinya dalam bekerja kan sudah ada aturannya. Dan ini tidak boleh diingkari. Apalagi dalam menjalankan tugasnya sudah ada pedomannya misalnya program APBD, pembangunan nasional hingga Perda RTRW,”tegas politikus asal Partai Golkar ini.
Dijelaskan Fredy, keberadaan Pj tidak beda dengan keberadaan kepala daerah yakni sebagai koordinator dan bertanggungjawab di masing-masing kab/kota dan tidak bekerja sendiri. Ibarat roda sudah berjalan otomatis. Di mana Pj sifatnya hanya mengisi kekosongan kepala daerah saja. “Ketika mengambil kebijakan yang sifatnya strategis harus konsultasi dan koordinasi dengan Mendagri,”jelasnya.
Sudah On The Track
Setelah tertundanya Pilkada Kota Surabaya tahun ini, muncul banyak kekhawatiran terkait pembangunan di Kota Pahlawan Ini. Seperti kekhawatiran pelayanan publik akan amburadul dan pembangunan akan mandek.
Namun kehawatiran itu ditepis salah seorang tokoh masyarakat Surabaya yang juga pernah menjabat anggota DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy. Menurut dia, meski Kota Surabaya tanpa wali kota pun pelayanan publik di Kota Surabaya bisa tetap jalan, karena sudah on the track.
Simon mengatakan, pembangunan yang dilakukan Wali Kota Tri Rismaharini selama ini 80 persen adalah program kerja yang telah disusun wali kota sebelumnya yakni Bambang DH. Jadi semua sudah ada prosedurnya dan tinggal melaksanakan saja.
“Di Surabaya, walaupun tidak ada wali kotanya pemerintahan tetap bisa jalan karena pembangunan sudah on the track. Buktinya, sampai saat ini Surabaya tidak memiliki RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) tapi pembangunanya tetap jalan. Risma hanya menyelesaikan program-program yang ditinggalkan Bambang DH ketika memimpin Wali Kota Surabaya sebelumnya. Tidak harus Risma, masyarakat lain pun bisa,” kata Simon, Selasa (5/8).
Kendati demikian, pihaknya tetap menyayangkan Surabaya tidak bisa menggelar Pilkada tahun ini dan harus ditunda pada 2017 mendatang. Hal itu tak lepas dari kondisi perpolitikan yang terjadi sekarang. Parpol dibiarkan hidup sendiri, tanpa dilakukan pembinaan oleh Wali Kota Surabaya.
“Seharusnya sesuai Undang-Undang, yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan parpol itu bupati/wali kota dan gubernur. Pembinaan tak bisa diserahkan kepada parpol begitu saja,” ujar mantan politisi Partai Damai Sejahtera (PDS) tersebut.
Selama ini, menurutnya, pembinaan parpol di Surabaya sangat kurang, bahkan bisa dibilang tidak ada. Tidak heran, jika masih banyak masyarakat Surabaya yang acuh tak acuh dengan gelaran Pilkada di kotanya sendiri.
Karena itu, dia meminta Pejabat (Pj) Wali Kota surabaya nanti harus segera melakukan pembinaan terhadap parpol. “Jangan asyik di satu kelompok. Ini menjadi tugas Pj dan wali kota selanjutnya untuk melakukan komunikasi politik dengan partai politik,” katanya.
Untuk itu ke depan, Simon meminta Wali Kota Surabaya terpilih nanti, harus menyadari membangun kota tidak secara fisik saja, tapi faktor mental perlu diperhatikan pula. Parpol jangan dibiarkan hidup sendiri, tapi harus dibina agar dapat memunculkan kader-kader terbaik dalam memajukan Surabaya.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo mengatakan, sistem pemerintahan di Surabaya sudah sangat bagus. Itu artinya siapa pun yang menjadi wali kota nanti, termasuk Pj akan bisa berjalan dengan baik karena sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam tiap programnya.
“Tugas pemerintahan, khususnya untuk pelayanan publik itu dilakukan oleh camat, lurah atau puskesmas dan itu semua sudah ada SOP-nya. Jadi untuk pelayanan publik, saya kira tidak ada gangguan pelayanan,” tandasnya. [cty,iib]
USULAN PJ UNTUK SEJUMLAH DAERAH
NAMA DAERAH PJ JABATAN PJ SAAT INI
Kota Surabaya Nurwiyatno Kepala Itwilprov Jatim
Kab Gresik Akmal Budiono Kepala Badiklat Jatim
Kab Jember Supaad Kadis Pengairan Jatim
Kab Situbondo Zaenal Makarim Kepala Bakesbangpol Jatim
