Merokok niscaya tidak sehat. Tetapi menaikkan harga rokok sampai 300% menimbulkan kegaduhan perekonomian nasional. Bisa terjadi gejala berhenti merokok secara masif, diikuti tutupnya pabrik rokok. Berujung pengangguran jutaan orang. Negara juga akan kehilangan hasil cukai rokok sekitar Rp 140 triliun. Perekonomian negara bisa kelimpungan. Begitu pula perekonomian rakyat berbasis ke-pertanian turut menyusut.
Sejatinya gagasan menaikkan harga rokok, konon bertujuan untuk keadilan ekonomi. Konon pula berdasar survei (yang dilakukan oleh kelompok anti-rokok), umumnya kebiasaan merokok dilakukan oleh golongan ekonomi menengah ke bawah. Survei ini diragukan, karena golongan atas (pejabat tinggi setingkat kepala negara, menteri, sampai gubernur) juga merokok. Tidak sedikit kalangan pengusaha swasta multi nasional pun merokok. Bedanya, “golongan atas” merokok tidak di sembarang tempat.
Kampanye anti-rokok sudah dilakukan sangat masif. Membuahkan hasil. Banyak yang berhenti merokok. Namun selalu muncul “generasi baru” baru perokok, yang jumlahnya lebih besar (dibanding yang berhenti merokok). Sehingga industri rokok terus berkembang, menjadi raksasa. Pemilik industri rokok juga tak kalah besar (kaya) dibanding industri otomotif. Inilah yang disebut ke-tidak adil-an ekonomi. Lalu diasumsikan, bahwa orang miskin (perokok) memperkaya orang kaya, pemilik pabrik rokok.
Asumsi tersebut sebenarnya tidak mutlak benar. Karena raksasa pabrik rokok umumnya dibangun selama puluhan tahun (lebih dari 60 tahun). Hal yang sama juga terjadi pada pengusaha (raksasa) per-minyak-an. Konsumen minyak (BBM, bahan bakar minyak) adalah kalangan menengah ke bawah. Pemilik kendaraan roda dua (yang diperoleh secara kredit) merupakan konsumen minyak terbesar. Anehnya, tidak diasumsi kalangan bawah mem-perkaya pemilik pengusaha minyak.
Dalam hal ke-bahaya-an merokok, gas buang (emisi) kendaraan bermotor, juga sangat beracun, lebih mematikan. Gas buang kendaraan bermotor lebih berbahaya dibanding asap rokok. Yang lebih ironis, adalah industri makanan siap saji, mie instan dan berbagai makanan ringan anak-anak. Seluruhnya berbahaya, karena kandungan bahan kimia penyedap. Bahkan anak pengusaha makanan ringan (sejenis ciki) tidak pernah mengkonsumsi ciki.
Kampanye anti-rokok, sudah dilakukan sangat masif, di seluruh dunia. Tempat merokok dipersempit. Di setiap bungkus rokok juga diberi peringatan sangat keras bahaya merokok. Namun ternyata tidak mengurangi lahirnya generasi baru perokok. Industri rokok makin berkembang. Produksi rokok nasional mencapai sekitar 350-an milyar batang per-tahun, termasuk untuk ekspor. Pasar modal menyukai saham pabrik rokok.
Cukai rokok nasional mencapai Rp 140-an trilyun per-tahun. Diantaranya dinikmati pula oleh Pemerintah Daerah berupa DBHC (Dana Bagi Hasil Cukai) rokok. Itu belum terhitung pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pekerja pabrik rokok, serta pajak penjualan. Juga belum termasuk pengeluaran CSR (Corporate Social Responsibility, tanggungjawab sosial perusahaan) pabrik rokok besar. Serta biaya iklan rokok, menempati urutan kedua di bawah iklan sektor telekomunikasi.
Karena itu beberapa analisis menduga, masifnya gerakan anti-rokok memiliki “agenda lain.” Misalnya, di Eropa dan jazirah Arab (serta AS), tidak tumbuh tanaman tembakau. Padahal, komoditas herbal (tembakau) ini, tumbuh bagai “pohon kapitalisme” besar. Kontribusi perpajakan dari sektor pertembakauan menjadi pilar penghasilan negara. Kontribusi sektor pertembakauan mencapai 52,7%.
Bandingan dengan kontribusi perpajakan dari BUMN masih 8,5%, real estate dan konstruksi (15,7%), serta kesehatan dan farmasi (0,9%). Selain itu, industri rokok menyerap 6,1 juta orang. Serta menciptakan mata rantai industri yang melibatkan banyak lapisan masyarakat. Maka diperlukan penataan ke-ekonomi-an industri pertembakauan. Termasuk menghitung biaya ke-bahaya-an merokok, yang bisa ditambahkan pada cukai rokok. Namun harga rokok seyogyanya tidak melebihi ambang psikologis daya beli. Karena berhenti merokok mudah dilakukan.
——— 000 ———-
