Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan SAKIP Kategori AA (sangat memuaskan) kepada Kepala DKP Jatim Gunawan Saleh dan Kepala Disperindag Jatim Drajat Irawan pada acara Penyerahan Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Se Jatim dan Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2019, di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (3/12).
Dua OPD di Lingkungan Pemprov Raih Kategori AA
Surabaya, Bhirawa
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berharap inovasi yang dilakukan OPD dan Bakorwil Jatim bisa mempercepat perwujudan layanan Cepat, Efektif dan Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (Cettar) di masyarakat
“Sebetulnya inovasi ini untuk mendorong CETTAR bisa segera dirasakan masyarakat. Apakah dalam hal kecepatan layanan, efektivitas dan efisiensi setiap layanan. Bahkan kita ingin masyarakat merasakan bahwa Pemprov ini transparan,” kata Khofifah saat penyerahan penghargaan, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) tingkat Provinsi Jatim dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) OPD Jatim 2019, di Hotel Bumi, Selasa (3/12).
Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa pada dasarnya banyak inovasi yang dilakukan oleh masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Tujuannya inovasi-inovasi tersebut adalah agar masyarakat dapat merasakan kecepatan layanan dan efektifitas dan efisiensi di setiap layanan.
Namun ia menegaskan, bahwa tidak cukup hanya dengan inovasi tetapi juga harus dengan teknologi. “Seperti kata Presiden Republik Indonesia dalam pidato hari ulang tahun PUPR bahwa bagaimana harus ada kebersambungan antara program dari pusat provinsi sampai ke daerah,” jelasnya.
Misalnya, kata dia, evaluasi SAKIP ataupun evaluasi dari inovasi layanan publik tetap semuanya harus membangun sinergitas baik vertikal maupun horizontal.
Yang vertikal disampaikan Khofifah tentu sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk horizontal yang ditekankan Khofifah adalah koneksitas. Ia mendorong agar ketika ada pembangunan infrastruktur maka harus terkoneksi dengan sentra-sentra ekonomi baru.
“Ketika ada infrastruktur baru untuk wisata maka harus juga konek dengan pertumbuhan ekonomi baru. Koneksitas jadi nggak hanya fisik tapi juga dihubungkan secara sosial ekonomi. Ini harus jadi roh inovasi yang kita lakukan kita semua baik pemprov, pemko dan OPD,” tandasnya.
Dari hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP dan hasil penilaian atas penyelenggaraan Kovablik 2019 di Jatim, Pemprov Jatim dipercaya oleh Kementrian PAN dan RB untuk mengevaluasi 26 dari 38 kabupaten kota di Jatim. Dari hasil implementasi SAKIP untuk OPD di lingkungan Provinsi Jatim terdapat dua OPD yang mendapatkan nilai terbaik kategori AA dengan predikat sangat memuaskan yakni Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim.
Selain itu, sebanyak 45 OPD mendapat kategori A (memuaskan) dan 7 OPD menerima kategori BB (sangat baik).
Sampai hari ini di Jatim juga ada 10 unit pelayaan yang masuk evaluasi akhir zona WBK atau wilayah bebas korupsi pada kopetisi inovasi pelayanan publik lingkungan Jatim maupun kab/kota. Dan yang mendapatkan nilai terbaik di antara top 25 adalah Samsat Srikandi Pelayanan Publik Responsif Gender, Kejari Ceria yang merupakan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat, dan Permata Madu yang merupakan layanan publik unit pemeriksaan mata. [tam,rac]
