Jakarta, Bhirawa
Pemerintah Republik Indonesia menolak paham “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan yang menaung dalam NKRI.
“Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhir-akhir ini menjadi IS (‘Islamic State’) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan kita di bawah NKRI,” kata Menteri Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto dalam jumpa pers setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/8) kemarin.
Untuk itu, menurut dia, setiap pengembangbiakan paham tersebut harus dicegah dan Indonesia ditegaskan tidak boleh menjadi tempat bersemayam paham ISIS/IS.
Menkopohukam menegaskan bahwa warga Indonesia harus menghormati negaranya sendiri yang menganut asas kebhinekaan yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.
Ia juga mengemukakan, salah satu tindakan yang bakal dilakukan pemerintah adalah mencegah berdirinya perwakilan formal dari ISIS/IS.
Ia mengutarakan harapannya agar seluruh komponen masyarakat dapat mencegah penyebaran paham ISIS/IS di Indonesia.
Menkopolhukam memaparkan, Kementerian Agama bersama-sama dengan tokoh ulama akan melakukan upaya pencerahan publik terhadap pengaruh negatif penyebaran paham tersebut.
“Menag akan segera bertemu dengan tokohh agama dan tokoh masyarakat yang ada secepatnya,” tuturnya.
Sementara Kementerian Komunikasi dan Informasi akan memblokir upaya penyebaran ISIS/IS melalui media sosial seperti Youtube. Sedangkan Kementerian Luar Negeri sebagai “leading sector” bersama sejumlah lembaga seperti Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan berfungsi sebagai “clearing house” bagi WNI yang akan bepergian ke wilayah konflik di Timur Tengah dan Asia Selatan.
Tidak Semua Konflik Terkait Agama
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim perlu memahami bahwa tidak semua konflik di Timur Tengah terkait dengan persoalan agama.
Banyak persoalan atau konflik di Timur Tengah terjadi karena persoalan internal antarmereka sendiri sehingga perselisihan terjadi antarsesama Muslim di kawasan itu, kata Presiden saat akan membuka rapat terbatas terkait bidang Politik, Hukum, dan HAM di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Presiden Yudhoyono menyatakan memahami bahwa mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam sehingga pemerintah juga selalu responsif dalam mengikuti perkembangan di Timur Tengah.
“Mayoritas warga di Indonesia adalah Muslim sehingga yang terjadi di Timur Tengah juga banyak menjadi kepedulian masyarakat kita,” katanya.
Presiden juga mengemukakan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM telah memimpin pertemuan terkait dampak atau implikasi perkembangan di Timur Tengah misalnya yang terjadi di Irak, Suriah, serta terkait “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS).
Hasil dari pertemuan yang dipimpin Menkopolhukam juga akan didengarkan oleh Presiden Yudhoyono dalam rapat terbatas tersebut. [ant. ira]
Keterangan Foto : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Menko Polhukam Joko Suyanto (kiri) memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/8). Rapat terbatas membahas antara lain tentang persiapan pidato kenegaraan Presiden, konflik di Timur Tengah dan persiapan transisi ke pemerintahan baru.
