Drs Nadlif, Kepal BKD Pemkab Gresik. [kerin ikanto/bhirawa]
Gresik, Bhirawa
Meski tak mempunyai anggaran sendiri, jabatan Staf Ahli Bupati Gresik rupanya cukup diminati sejumlah pejabat eselon III di jajaran Pemkab Gresik. Terbukti, sejak ditutup 16 Maret lalu, pendaftar lelang jabatan eselon II, pendaftar staf ahli bupati paling banyak peminatnya.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik, Nadlif, sejak ditutup pada 16 Maret lalu, jumlah pendaftar lelang jabatan eselon II B total sebanyak 26 orang. Rinciannya, Staf Ahli Bupati 14 orang, Dinas Perhubungan (Dishub) tujuh orang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) lima orang .
Dengan banyak pendaftar ini kini Tim Badan Pertimgangan Jabatan dan Kepangkatan (Beperjakat) yang diketuai Sekda Gresik, Djoko Sulistio Hadi ini tidak perlu lagi memperpanjang masa pendaftaran. Sebab, sebelumnya ada wacana untuk memperpanjang masa pendaftaran. Alasannya, menjelang hari H penutupan, masih belum ada pejabat yang mendaftar. ”Sekarang sudah banyak yang daftar. Jadi tidak perlu lagi diperpanjang,” kata Nadlif, ketika dihubungi via ponselnya, Minggu (18/3) kemarin.
Banyaknya pejabat eselon III yang memilih mendaftar sebagai staf ahli bupati itu kemungkinan hanya ingin naik ke eselon II saja. Sebab, melalui staf ahli bupati, menurutnya, merupakan cara paling mudah untuk menduduki kursi eselon II nanti. Alasan lain, kenapa mereka memilih jabatan staf ahli bupati karena merasa kalah bersaing dengan pejabat lainnya jika memilih daftar sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan DPKP. Apalagi dua kursi itu dikenal cukup basah.
Sebelummya memang sudah diprediksi Nadlif, kalau pendaftar lelang jabatan itu akan terjadi menjelang hari H penutupan. Ini berdasarkan pengalaman lelang jabatan yang digelar Tim Baperjakat sebelumnya. ”Dan terbukti sekarang ada 26 pejabat yang telah mendaftar,” tuturnya.
Seperti diketahui, untuk mengisi kekosongan dua kursi eselon II B, Tim Baperjakat membuka pendaftaran lelang kursi eselon II. Pendaftaran dibuka mulai 26 Februari hingga 16 Meret 2018 untuk mengisi jabatan sebaga Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) dan Staf Ahli Bupati Bidang II. Sebab, sejak berapa bulan lalu, tiga kursi itu diisi oleh Plt (Pelaksana Tugas) setelah pejabat lamanya pensiun. [eri]
