Jalan Nasional Rusak Berat, Gubernur Keluhkan Kinerja BBPJN VIII

Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII. Orang nomor satu di Jatim tersebut menilai penanganan perbaikan jalan nasional di Jawa Timur jauh dari kata memuaskan.
“Saya sudah buat surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas ketidakpuasan kinerja BBPJN VIII. Sudah dua kali saya kirim ke kepala BBPJN pusat dengan tembusan pak menteri (PUPR),” kata Gubernur Soekarwo, Minggu (5/2).
Menurut dia, jalan nasional di Jatim yang rusak berat ada sepanjang 75 km. Akibat hal tersebut, Pakde Karwo mencontohkan, banyak dari petani nilai pendapatannya berkurang akibat ongkos angkutnya. Karena lamanya perjalanan akibat rusaknya jalan. “Yang terakhir tanggal 31 Januari lalu saya kirim surat tentang ketidak puasan ini,” ungkapnya.
Beberapa diantaranya kerusakan jalan nasional yang sempat mendapat protes oleh warga adalah Jalan Manyar-Gresik sepanjang 7 km. Jalan tersebut menjadi langganan rusak ketika musim hujan mulai turun. Pemprov Jatim menilai bahwa penanganan terhadap jalan tersebut sangat lambat. Sehingga kerusakan jalan yang sebelumnya akan diperbaiki oleh BBPJN VIII sepanjang 1,1 km, kini menjadi 7 km.
Selain itu, kerusakan parah jalan nasional juga terjadi di ruas Kalianak, Surabaya. Kawasan padat lalu lalang truk industri ini harus melambatkan lajunya kendaraannya karena banyak dan besarnya lubang. Tak hanya itu, jalan sepanjang 1,1 km Taman-Sidoarjo juga mengalami rusak. Sisanya tersebar dibeberapa titik di Jatim. Hingga saat ini, perbaikan jalan nasional tersebut masih menunggi tender yang diajukan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Hammy Wahjunianto mengatakan, seharusnya BBPJN VIII memiliki terobosan terkait pemeliharaan serta pembenahan jalan. Sebab, mereka yang selama ini menguasai data di lapangan. Dia mencontohkan, salah satu terobosan yakni menyediakan dana cadangan. Ini nanti digunakan untuk perawatan jalan sembari menunggu tender perbaikan jalan selesai. Sehingga jalan yang rusak tak bertambah parah.
“Sebenarnya BBPJN memiliki data mana titik jalan nasional yang ketika curah hujan tinggi, dan berpotensi rusak segera diperbaiki. Sistem keuangannya juga harus ada terobosan. Semisal menggunakan sistem keuangan dan anggaran retail di bawah Rp200 juta untuk percepatan perbaikan jalan,” tandasnya. [iib]