Jatim Perlu Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik

Pemprov Jatim, Bhirawa
Sepekan lalu, rombongan Pemprov Jatim yang dipimpin Plt Asisten I Sekdaprov Jatim, Himawan Estu Bagijo bertandang ke Republik Arzerbaijan dan Republik Georgia, untuk belajar pelayanan publik. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Himawan Estu Bagijo yang menjabat sebagai Kadisnakertrans Jatim itu menyampaikan , belajar dari keberhasilan layanan publik dari Republik Arzerbaijan dan Republik Georgia, Provinsi Jatim harus melakukan pemetaan kekuatan dan kelemahan serta memilih fokus untuk melakukan reformasi birokrasi dan melakukan inovasi dalam pelayanan publik.
Negara LSM dan masyarakat hadir dalam berkolaborasi sebagai pondasi kuat implementasi action plan yang terukur. “Jadi setiap organisasi perangkat daerah (opd) harus membuat perencanaan pelaksanaan reformasi layanan publik sesuai tupoksi masing-masing yang melibatkan NGO dan memetakan stakeholder masing-masing,” katanya.
Dijelaskannya, dalam pelayanan publik di Republik Georgia tersebut nampak adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi warga, teknologi dan inovasi serta prinsip-prinsip inti kemitraan pemerintah yang terbuka merupakanbnilai-nilai kunci dari Pemerintah Georgia.
Menggunakan teknologi canggih, pendekatan inovatif dan modern maka didirikan Public Service Mall (PSM) yang bertujuan membangun integritas dan kepercayaan publik, meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektivitas, menjadikannya lebih mudah diakses dan bertanggung jawab kepada warga negara dan memberdayakan warga negara.
“Adanya political wilI didukung integritas dan kualitas SDM Aparatur yang dibangun secara tangguh dalam menggabungkan data dan layanan terpusat serta perbaikan dan pengembangan secara terus menurus yang melibatkan partipasi LSM/praktisi dan masyarakat untuk menjaga tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakatnya,” katanya.
Sebelumnya, peserta anggota delegasi dari berbagai negara yang mengikuti United Nations Public Service Forum and Award (UNPSFA) 2019 yang diselenggarakan di Kota Baku ibukota Republik Azerbaijan, termasuk delegasi dari Indonesia merasa kagum dengan keberhasilan dalam menerapkan pelayanan publik yang mudah, murah, efektif, responsif dan berkualitas meski negara ini baru berusia 18 tahun.
Ia menyampaikan juga, ini merupakan catatan terbaru, dimana pemerintah di seluruh dunia menyadari peran pemerintah digital dan teknologi secara umum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan lingkungan, tiga pilar pembangunan berkelanjutan.
“Era digital dalam pelayanan publik ini menurut saya memerlukan konektivitas, akses, kompetensi, dan kapasitas untuk memanfaatkan teknologi baru tersebut terutama bagi negara berkembang,” tandasnya. [rac]