Ir Hadi Prasetyo
Pemprov, Bhirawa
Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang membuat blue print Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Blue print atau bisa disebut juga action plan ini dibuat untuk menjadi acuan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim dalam rangka percepatan menghadapi pasar bebas ASEAN nanti.
“Setahu saya baru Jatim yang memiliki action plan ini. Provinsi bahkan pemerintah pusat juga belum membuatnya. Blue print yang kita buat atas perintah Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo) tebalnya mencapai 90 halaman,” kata Asisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir Hadi Prasetyo, Senin (19/1).
Menurut dia, di dalam action plan ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan SKPD pemprov dalam menyiapkan semua hal untuk menghadapi MEA 2015. Di antaranya terkait barang, jasa, tenaga kerja hingga UMKM. Untuk barang, Hadi Pras mencontohkan soal pentingnya menjaga mutu, kontinuitas produk dan pasar.
Meski Jatim sudah memiliki action plan, lanjutnya, tidak akan bisa berjalan sukses, lancar dan efektif tanpa ada partisipasi dari masyarakat khususnya dunia usaha. Antara pemerintah dan dunia usaha harus bergerak bersama untuk menyukseskannya.
“Saya kasih contoh, sekarang kita masih memasuki dunia usaha lokal Indonesia saja. Namun pada 1 Januari 2016 nanti sudah masuk pada sistem global. Sekarang pilihan ada di kita, apakah tetap pada skala lokal atau global. Jika tetap lokal, negara lain yang sudah mengglobal akan melakukan penetrasi bisnis ke negara kita. Atau kita juga ikut mengglobal memanfaatkan pasar bebas ini,” ungkapnya.
Jika ingin masuk bisnis global, lanjutnya, pelaku usaha yang kini sudah ada harus didorong agar bisa menjangkau dengan market yang lebih luas. Artinya, jika pengusaha yang sebelumnya hanya menguasai pasar lokal, harus on going memasuki pasar negara-negara ASEAN atau dunia.
“Masalah ini bukan hanya inisiatif dari pemerintah saja, tapi juga semangat dari pengusaha untuk saling bergayung sambut. Saling bersinergi untuk mengembangkan dan membina UMKM agar terus meningkatkan mutu, desain dan membantu dalam hal pembiayaan,” kata pejabat yang juga menjadi Ketua Tim Ekonomi Pemprov Jatim ini.
Hadi Pras mengatakan, MEA 2015 tidak hanya bisa dilaksanakan struktural SKPD atau pemerintah saja, sebab instansi ini fungsinya lebih pada menetapkan pengaturan dan peraturan saja. Untuk itu, harus ada lembaga khusus yang mendorongnya.
“Kita sudah siapkan lembaga khusus itu. Untuk sementara namanya Global Economy Service. Lembaga ini terbentuk setelah kita melakukan diskusi dan melihat berbagai negara di dunia seperti Amerika, Jepang, Australia dan lain-lain. Lembaga khusus semacam itu ada di negara-negara tersebut,” ungkapnya.
Lembaga ini, jelas Hadi Pras, ditugaskan untuk memfasilitasi pengusaha Jatim yang ingin mengembangkan bisninya secara global. Seperti memberikan informasi seputar apa saja yang dibutuhkan pengusaha Jatim, yang ingin melebarkan sayapnya bisnis ke luar negeri.
“Contohnya, jika ada pengusaha yang ingin melebarkan sayapnya di Thailand, lembaga ini melalui intelligent marketing-nya memberikan informasi apa saja seputar persyaratan, standar, peluang, market dan lain-lainnya ke pengusaha kita,” tuturnya.
Hadi Pras menjelaskan, lembaga ini bukan dari birokrasi pemerintah, tapi lembaga independen yang bermitra dengan Pemprov Jatim. “Lembaga ini harus bergerak cepat dan akan diambilkan dari kalangan swasta dan profesional,” pungkasnya. [iib]
